REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan proses evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 masih sedang berjalan. Ia mengaku belum menemukan hal yang aneh pada laporan tersebut. "Sementara masih berjalan proses kalau ada yang aneh sementara belum ditemui keanehan," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/12).

Namun, ada isu-isu yang kini masih menjadi pertimbangan Kemendagri. Salah satu isu yang dimaksud terkait dengan anggaran tim gubernur untuk percepatan pembanguna (TGUPP). "Kita lagi mikirkan apakah di okein atau dikurangi atau dihilangkan sama sekali ya, nanti kita lihat," kata dia.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo mengaku belum melihat keseluruhan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2018. Ia mengatakan proses data tersebut sedang dikoreksi. "Kalau memang sudah masuk nanti dikoreksi sama dirjen keuangan daerah," kata Tjahjo di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).

Secara prinsip, Tjahjo mengatakan, Kemendagri tidak masuk hingga ke detail anggaran. Hal itu menjadi hak dan wewenang DPRD dan Gubernur DKI. Namun, ia memastikan bahwa janji gubernur harus masuk dalam APBD. Hal ini akan dikontrol oleh DPRD DKI.

Kemendagri bertugas memastikan program strategis nasional harus jalan. Ia harus memastikan masalah pendidikan, kesehatan, penanganan banjir dan lalu lintas berjalan dengan baik. "Kalau Pak Anies mau program apa? Ya silakan. Sepanjang DPRD setuju, sebab yang mendetail yang menjadi janji-janji itu adalah tanggung jawab dia. Toh akan kita evaluasi," kata dia.

Ia menyontohkan beberapa program strategis nasional yang tak boleh terganggu. Misalnya mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT).

Ikuti Whatsapp Channel Republika