REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan langkah Presiden Jokowi mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI sudah sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan. "Sesuai persyaratan konstitusi, calon Panglima TNI pernah menjadi kepala staf. Dengan demikian, secara prosedur dan konstitusi pengajuan Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sudah memenuhi persyaratan," kata Karyono dalan keterangan tertulis di Jakarta, Senin (4/12).
Dia mengatakan dari aspek rotasi kesatuan TNI, saat ini kesempatan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memang menjadi jatah Angkatan Udara. Jatah bagi Angkatan Udara sejatinya diberikan sejak Jenderal TNI Moeldoko pensiun. Namun, kala itu karena ada kemungkinan pertimbangan lain, Presiden Jokowi mengangkat kembali Panglima TNI dari unsur Angkatan Darat, yakni Gatot Nurmantyo.
Karyono menekankan, mengenai calon tunggal Panglima TNI, hal itu tidak menjadi persoalan karena tidak melanggar Undang-undang. Justru, kata dia, secara psikologis dalam mengajukan calon Panglima TNI dan Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif.
"Yang paling penting soal pengangkatan Panglima TNI adalah sesuai konstitusi dan prosedur. Selain itu, aspek kompetensi dan integritas menjadi bagian penting dari persyaratan," kata dia.
Menurut dia, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI karena sudah menjadi Kepala Staf TNI AU dan memiliki karir militer yang cukup baik. Marsekal Hadi dinilai salah satu perwira terbaik yang dimiliki TNI AU saat ini.
Namun demikian, Karyono menilai momentum pergantian Panglima TNI akan memiliki dampak politis apabila dilakukan sebelum Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun Maret 2018. Dampak politisnya akan tergantung bagaimana reaksi Gatot Nurmantyo secara pribadi, institusi TNI, para politisi, dan berbagai komponen masyarakat. Pasalnya, nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat ini sudah masuk dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2019.
"Maka bisa jadi pergantian posisi Panglima TNI akan menjadi polemik di ranah publik. Tentu publik berharap masalah pergantian Panglima TNI ini tidak menjadi isu liar yang bisa menciptakan suasana gaduh," ujar dia.
Dia mengatakan, jika pergantian Panglima TNI dilakukan tepat waktu maka celah untuk mengapitalisasinya sebagai komoditas isu politis menjadi tidak terlalu lebar. Menurut Karyono, jika Panglima TNI Gatot Nurmantyo benar-benar serius maju di Pilpres 2019, apakah mau maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, maka pergantian posisi panglima pada masa sekarang atau nanti tetap menguntungkan.
"Karena dari sisi waktu bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi mempersiapkan diri baik dalam menggalang dukungan partai maupun masyarakat. Dengan demikian, posisinya lebih jelas dan tidak ada conflict of interest dengan jabatan sebagai panglima," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika