REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani nota kesepahaman tentang perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan. Babinsa dapat membantu proses belajar mengajar di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan (3T)
"MoU ini sebetulnya sudah berlangsung lama, hanya diperbaharui lagi. Kemudian kiblatnya di wawasan kebangsaan seperti yang dituturkan Menteri. Kemudian difokuskan pada daerah terpencil, terluar, dan terdepan," ungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12).
Gatot menerangkan, alasannya wilayah itu dipilih karena di sana tidak ada ruang yang tidak ada tentaranya. Terdapat Babinsa dan pasukan-pasukan perbatasan yang dapat mengisi kekosongan yang ada di bidang pendidikan.
"Saling mengisi sehingga masyarakat bisa mengenyam pendidikan. Sesuai dengan apa yang digariskan oleh Mendikbud. Jadi, hanya membantu saja," kata Gatot.
Terkait berapa jumlah pasukan yang diperbantukan untuk mengajar, Gatot belum mengetahui jumlah persisnya. Tapi yang pasti, Babinsa yang ada di wilayah 3T akan diperbantukan. "Tergantung, karena ini kan tempat terpencil, terluar, dan terdepan. Tempat yang kosong-kosong ini (yang akan diisi)," kata dia
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menyebutkan, jumlah personel TNI yang sudah membantu mengajar saat ini ada sekitar 2.000 orang. Namun Kemendikbud masih belum bisa mendata lebih lengkap lagi. Karena itu, dengan terjalinnya kerja sama itu ia berharap, kedua belah pihak dapat saling bertukar data.
"Tadi saya sudah diskusi dengan beberapa staf dari Panglima untuk memungkinkan Babinsa dan juga yang ada di daerah itu nanti bisa masuk di dalam data pokok pendidikan kita. Sehingga terdata betul siapa personelnya, namanya, tugas di mana, dan sekolah mana yang dia back up," kata Muhadjir.
Personel-personel Babinsa yang sudah mengajar tersebut belum diberikan pelatihan proses belajar mengajar (PBM). Karena itu, Muhadjir menyebutkan, mereka akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan PBM. "Sudah mengajar di lapangan. Dan itu yang nanti akan kita prioritaskan untuk diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan PBM," kata Muhadjir.