REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arnaz Firman *)
Seperti yang diduga banyak pihak, akhirnya Presiden Joko Widodo memilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang kini menduduki jabatan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk dicalonkan menjadi panglima TNI guna menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang bakal pensiun dalam beberapa bulan mendatang.
Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 April 2018. Sehingga, sebelum jenderal TNI-AD mengakhiri masa dinas aktifnya, maka sudah tentu sudah harus ada penggantinya. Dengan demikian, sama sekali tidak terjadi kekosongan atau vakum dalam kepemimpinan TNI.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 4 Desember 2017, telah datang ke Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan Jakarta untuk menyerahkan surat Presiden Joko Widodo kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengenai pencalonan orang pertama TNI AU untuk menjadi panglima TNI.
Presiden harus mengajukan nama calon panglima TNI kepada DPR sesuai peraturan perundangan yang berlaku karena para wakil rakyat harus secara tertulis dan resmi menyetujui dan mendukung calon pemimpin tertinggi TNI. Karena DPR akan menjalani masa istirahat atau reses, maka diperlukan waktu yang sedikit mulai dari dibicarakan di Komisi I yang membidangi masalah pertahanan sehingga kemudian sidang paripurna DPR akan menyetujuinya.
Para wakil rakyat terutama yang duduk di Komisi I nantinya akan memanggil Marsekal Hadi untuk ditanyai tentang berbagai hal terutama mengenai visi dan misinya selama menjadi "komandan" tentara yang jumlahnya kurang lebih 500 ribu orang yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Juru Bicara Kepresidenan Bidang Komunikasi Johan Budi sudah menegaskan, bahwa Joko Widodo menganggap Hadi adalah seorang perwira tinggi yang cakap dan berkemampuan untuk memimpin TNI selama beberapa tahun mendatang.
Memang tidak ada peraturan tertulis yang menetapkan seseorang yang dianggap pantas untuk memimpin tentara, namun ada ketentuan tidak tertulis bahwa kepemimpinan TNI haruslah bergiliran dan ini adalah saatnya TNI AU untuk menjadi "penerbang atau pengendali" TNI.
Tentu banyak, bahkan seluruh prajurit TNI tentu berharap agar di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto, maka aparat pertahanan ini akan menjadi jauh lebih baik jika dibandingkan kepemimpinan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Apalagi, Joko Widodo sudah mengenal Hadi sejak mereka sama-sama bertugas di Solo, Jawa Tengah.
Jadi tentu saja, Presiden sudah mengenal "luar dalamnya" Hadi, sehingga tak ragu menunjuknya sebagai calon panglima TNI. Apalagi, tentu ada berbagai masukan dari berbagai sumber baik dari kalangan TNI sendiri, kalangan sipil, tokoh masyarakat, partai politik hingga organisasi kemasyarakatan kepada kepala negara.
Sekalipun harus melalui persetujuan resmi DPR, sudah hampir bisa dipastikan Hadi akan melenggang mulus untuk akhirnya terpilih dan disumpah menjadi pemimpin tertinggi TNI. Karena, biar bagaimanapun juga tugas DPR adalah menyetujui pencalonan ini karena praktis wakil rakyat di Senayan Jakarta ini tidak akan menolak pencalonan ini.
Paling-paling saat memanggil Hadi, para wakil rakyat hanya akan menanyakan arah pembangunan TNI dalam masa kepemimpinannya dan juga bagaimana makin menyejahterakan ratusan ribu prajurit supaya jajaran tidak melakukan "kerjaan sambilan" ke kiri dan ke kanan.
Pengamanan Pemilu-Pilres
Karena, mungkin Marsekal Hadi praktis tak pernah menangani masalah politik sebab tugas utama atau pokok perwira TNI-AU hanyalah menjaga keamanan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tentu dia harus banyak belajar masalah politik terutama karena pada tahun 2018 akan berlangsung 171 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
Tahun berikutnya, 2019 yang lebih akan menyita banyak waktu dan perhatian Hadi Tjahjanto adalah berlangsungnya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD tingkat satu dan dua hingga presiden dan wakil presiden.
Semua anggota TNI tentu sudah sangat mengetahui dan memahami bahwa sebagaimana layaknya pegawai negeri sipil maka jajaran TNI harus menjunjung tinggi azas netralitas yakni prajurit tidak boleh berpihak kepada parta politik yang mana pun juga dan mereka semua tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Artinya, tak ada satu pun prajurit yang boleh mencoblos atau dipilih.
Memang, misalnya, terdengar akan seorang perwira tinggi TNI-AD yang berminat untuk menjadi bakal calon gunernur di sebuah provinsi di Sumatera. Tapi, jika benar demikian maka dia tentu harus mundur dulu atau minta pensiun sebelum maju menjadi calon gubernur.
Karena seluruh aparat TNI bertugas di bidang pertahanan sedangkan Polri bergerak di bidang keamanan, maka tugas TNI adalah menjaga keamanan membantu para polisi agar pesta demokrasi tahun 2018 dan 2019 berlangsung secara aman dan terkendali tanpa gangguan apa pun juga.
Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa tugas paling berat Marsekal Hadi Tjahjanto adalah mengerahkan ratusan ribu prajuritnya agar bersama jajaran Polri untuk mengamankan dan menyukseskan pilkada dan Pemilu.
Jika, pilkada dan pemilu berjalan aman, maka hampir bisa dipastikan Indonesia akan bebas dari gangguan keamanan dan itu akan berdampak positif terhadap situasi politik, keamanan, serta ekonomi. Para pengusaha baik nasional maupun asing tentu akan menanti-nanti jaminan dari Hadi Tjahjanto bahwa situasi dalam negeri akan baik-baik saja.
Amannya kondisi dalam negeri tentu akan berdampak positif pula terhadap pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB masa bakti 2019-2020 yang penentuannya dijadwalkan sekitar paruh kedua tahun 2018.
Sebaliknya jika situasi keamanan menjadi jelek maka hal itu bisa mempengaruhi para pengusaha nasional dan mancanegar untuk menanamkan modal mereka atau meningkatkan investasinya di Tanah Air.
Pasti sudah bisa dipastikan bahwa Marsekal Hadi sudah mulai memikirkan 1001 macam gangguan, hambatan atau apa pun juga faktor- faktor yang bisa mempengaruhi situasi keamanan dalam negeri selama beberapa tahun mendatang.
Khusus mengenai situasi internal, pasti para prajurit ingin agar kesejahteraan mereka makin terjamin, mulai dari gaji yang terus naik, uang lauk pauk yang meningkat hinga berbagai fasilitas lainnya.
Selain itu, faktor lain yang kalah pentingnya adalah bagaimana menekan atau bahkan sebisa mungkin meniadakan tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Masyarakat pasti tidak akan bisa dilupakan ketika beberapa waktu lalu, sebuah pesawat udara berhasil didatangkan ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur yang harganya ratusan miliaran rupiah padahal Presiden Jokowi sudah menegaskan tak membutuhkan pesawat sejenis itu. Entah kenapa begitu nekadnya "oknum" marsekal TNI-AU sampai tega mendatangkan sarana angkutan udara itu.
Tentu masyarakat sangat menaruh harapan kepada Marsekal Hadi Tjahjanto agar kasus ini bisa dibongkar tuntas dan dibawa ke "meja hijau" agar ketahuan marsekal mana saja yang terlibat dalam kasus memalukan itu.
Tanpa bermaksud menjelek-jelekkan atau mendiskreditkan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut bisa saja ada kasus- kasus korupsi di kedua matra itu. Tentu akan muncul berbagai harapan terhadap pemimpin TNI itu.
Masyarakat hanya bisa berharap agar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersikap amanah terhadap kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan sia-siakan harapan rakyat Indonesia baik yang ada di Tanah Air dan juga di luar negeri.
*) Pewarta Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika
