REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang semakin buruk dalam masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menilai hukum lebih banyak dijadikan alat politik oleh rezim yang berkuasa.

"Penegakan hukum semakin buruk. Hukum lebih banyak jadi alat politik, mulai dari memecah-belah partai. Baru awal (pemerintahan) saja ada dua partai dipecah-belah," ujar Fadli di Jakarta, Ahad (3/12).

Selain itu, ia menilai ada banyak ketidakadilan. Hukuman untuk orang-orang yang dianggap pro pemerintah dan pro kepada rezim tidak ditegakkan. Sementara kepada yang kritis langsung dituduh makar dan dipenjarakan.

"Ini sudah telanjang lah, masyarakat sudah lihat kok hukum ini jadi alat kekuasaan," kata Fadli.

Menurut Fadli, hal ini menunjukkan bahwa orientasinya semata-mata kekuasaan, sehingga kekuasaan yang diturunkan adalah menggunakan segala macam cara termasuk instrumen hukum yang seharusnya netral. Selain itu, ia juga menilai terlalu banyak yang berpolitik.

"Para penegak hukum berpolitik, dan hampir semua institusi yang seharusnya netral menjadi alat negara juga ikut berpolitik. Karena dibiarkan oleh dirijennya. Ibarat musik itu tidak jelas itu musik apa. Masing-masing main sendiri," tutur Fadli.

Di sisi lain, Fadli juga mengkritik pemerintah yang tidak membangun ekonomi rakyat dan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur. Padahal saat ini ekonomi masyarakat melemah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika