Sabtu 02 Dec 2017 09:57 WIB

Fahri Hamzah: Mestinya Jokowi Hadiri Reuni 212

Rep: Ali Mansur/ Red: Andi Nur Aminah
Ribuan umat Islam mengikuti Reuni 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (2/12).
Foto: Yasin Habibi/ Republika
Ribuan umat Islam mengikuti Reuni 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (2/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah turut menghadiri Reuni Alumni 212 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Sabtu (2/12). Tidak hanya hadir, Fahri juga memberikan pidato di hadapan puluhan ribu peserta. Dalam pidatonya Fahri menyinggung presiden Joko Widodo.

Menurut dia, seharusnya Joko Widodo hadir di tengah-tengah peserta Reuni 212. Karena, Fahri mengatakan, mereka (peserta reuni 212, Red) sebagai rakyat Indonesia yang hingga tetes darah penghabisan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Fahri mengatakan tidak sedikit para peserta Reuni 212 adalah pemilihnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam.

"Dibanding, orang-orang sekelilingnya yang siap menyewa pesawat kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di Indonesia," teriak Fahri dengan berapi-api, di Monas, Jakarta, Sabtu (2/12).

Namun Fahri masih berharap Joko Widodo hadir dalam acara tersebut. Sebab pada Aksi Bela Islam tahun lalu pada tanggal yang sama dia turut hadir, sehingga tidak menutup kemungkinan Joko Widodo hadir kembali. "Coba tengok kanan-kiri kalian siapa tahu (Joko Widodo, red) ada di sini. Kalau ada tolong bawa ke panggung," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain Fahri, hadir juga Fadli Zon dan memberikan sambutan pada kesempatan itu. Dalam sambutannya, Fadli menegaskan bahwa kegiatan yang diadakan di Monas tersebut dijamin dalam Undang Undang. Apalagi Umat Islam memiliki peran besar dalam mendirikan NKRI. Sehingga jika ada yang membenturkan Islam dengan Pancasila maka pihak-pihak tersebut tidak mengerti sejarah.

"Kegiatan yang dijamin konstitusi dalam Pasal 28 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," tegas Politikus Partai Gerinda.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement