REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov dan DPRD Jabar, telah mengesahkan APBD 2018. Menurut Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, anggaran tersebut banyak dialokasikan untuk tahap akhir pemenuhan janji-janji kampanye Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dalam membangun Jawa Barat. Di antaranya pendidikan dan kesehatan.
Ineu mengatakan, anggaran pendidikan mendapat porsi lebih dari 20 persen, sedangkan kesehatan lebih dari 10 persen. Biaya pendidikan, masih mendapat porsi terbesar. Apalagi, sekarang pendidikan tingkat SMA dan SMK sejak 2017 pengelolaannya diambil alih oleh Pemprov Jabar.
"Kami menjalankan amanat undang-undang untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Apalagi tahun ini, Jabar mengelola SMA dan SMK," ujar Ineu usai memimpin Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kamis (30/11).
Ineu berharap, pelayanan kepada masyarakat akan bertambah baik. Apalagi, tahun depan adalah tahun terakhir Aher menjabat sebagai Gubernur Jabar, setelah dua periode memimpin Jabar. Karenanya, pada bulan-bulan terakhir masa jabatannya ini, Aher didorong untuk menyelesaikan janji-janji politiknya.
Ineu menjelaskan, beberapa anggaran untuk memenuhi janji politik Aher, di antaranya adalah listrik masuk desa, pencetakan wirausahawan baru, dan lainnya. "Kami dorong untuk diselesaikan tahun depan. Pemenuhan janji gubernur saat ini adalah hal yang dasar," kata Ineu.
Secara garis besar, kata dia, penyusunan APBD 2018 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2013-2018. Adapun penganggaran lainnya, di antaranya untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
Ine mamaparkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar pada 2018, diproyeksikan pada angka Rp 22,215 triliun, atau meningkat Rp 945,72 miliar dari 2017. Total APBD Jabar 2018 Rp 24,215 triliun.
Karena, pihaknya mengambil sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebesar Rp 2 triliun. Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat, sebanyak Rp 9,8 triliun dan segera diberikan kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat, di antaranya honor guru dan dana BOS.
Sementara menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar yang telah menunjukkan kinerja sangat tinggi. Sehingga, pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan.
"Semua kebijakan, strategi, prioritas program, serta kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, tetap ditujukan pada proses penanganan masalah-masalah pembangunan daerah yang strategis dan prioritas bagi pembangunan di Jawa Barat," kata Aher dalam sambutannya.
Aher menjelaskan, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, setiap kegiatan yang membutuhkan proses tender segera merencanakan paket pelelangan secara matang. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan lelang.
Pemprov Jabar, kata dia, memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat sebagai manifestasi prinsip transparansi. Yakni, melalui upaya penjaringan aspirasi dan akses masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
Semua pihak, kata dia, terus bekerja keras dan bekerja cerdas dalam penuntasan kegiatan unggulan provinsi dan menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
"Ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan akuntabel," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika