REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai, dengan adanya berbagai tunjangan dari pemerintah guru sudah terlampau sejahtera. Namun, kesejahteraan tersebut memang belum merata kepada semua status guru.

"Kalau yang status gurunya sudah pegawai negeri sipil (PNS) ya jangan salah itu dia bisa dapat Rp 10 juta sebulan. Nah, beda halnya dengan guru yang statusnya masih honorer, itu yang kasihan, jadi itu yang harus diperhatikan," ungkap ketua umum IGI Muhammad Ramli Rahim kepada Republika pada Selasa (28/11).

Karena itu, terus Ramli, IGI terus mendorong pemerintah untuk mencari cara agar para guru honorer tersebut bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Misalnya, belum lama ini, IGI mengkritisi anggaran kompetensi guru yang terlampau boros namun tidak berbekas.

"Kami sudah minta pemerintah menghapuskan anggaran peningkatan kompetensi guru itu. Selain terlalu boros, anggaran itu terlalu besar, satu orang guru saja bisa menghabiskan dana Rp 5-10 juta per pelatihan," kata Ramli menjelaskan.

Karenanya, Ramli menyarankan, anggaran yang tadinya digunakan untuk kompetensi guru tersebut. Lebih baik, digunakan untuk mengangkat guru honorer menjadi guru pegawai kontrak pemerintah (PPPK) atau bahkan PNS.

Menurut dia, hal tersebut akan lebih terasa perubahannya untuk mewujudkan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Dan hal itupun, dinilai mampu menekan jarak antara gaji guru yang berstatus honor dan PNS atau lainnya.

"Jadi kalau pemerintah mengeluh tidak ada uang (untuk pengangkatan PNS atau PPPK), sudah anggaran kompetensi guru hapus saja," tegas Ramli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika