REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan ribu personel Polri siap mengamankan jalannya Pilkada pada 2018 mendatang. Polri pun memastikan personelnya akan berlaku netral dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut yang akan digelar di 171 daerah tersebut.

Kepala Bagian Perencanaan Operasi Biro Operasi Asisten Operasi Kapolri Kombes Edi Setyo Budi Santoso pun memastikan, Polri akan menindak tegas anggotanya yang tidak berlaku netral dalam Pilkada tersebut. "Polri dijamin netral, kita ada komisinya. Ancaman dipecat, jangan main main, karena bila ada indikasi terlibat, langsung diproses," katanya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/11).

Lebih lanjut, Edi menjelaskan Polri menyiapkan 171.507 personel untuk mengamankan pesta demokrasi yang diperkirakan akan diikuti oleh 167.015.806 Daftar Pemilih Sementara. Polri akan mendapatkan dukungan dari 36.968 personel TNI. Selain itu, 756.170 personel Linmas juga akan siap memberikan dukungan pengamanan. Untuk back-up, Polri menyiagakan Brimob dan Sabhara.

Polri, lanjut Edi membagi alokasi pengamanan Pilkada pada Latiham Operasi, apel gelar pasukan, Cipta kondisi deklarasi paslon, pengamanan masa kampanye, pengamanan masa tenang, pemungutan, penghitungan suara, penetapan dan pelantikan calon terpilih.

"Pola penggunaan kekuatan sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada mubadzir pengamanan," ujarnya.

Adapun, Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 tempat pemungutan suara (TPS). Dari ratusan TPS tersebut, Polri mengklasifikasikan menjadi tiga kategori kerawanan. TPS yang diklasifikasikan aman sebanyak 328.389 TPS.

Selain itu, yang diklasifikasikan menjadi Rawan 1 sebanyak 42.233 TPS. Sedangkan yang diklasifikasikan sebagai Rawan II adalah 12.509 TPS.

KPU telah menetapkan 171 daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika