Gerindra Diuntungkan Kasus Setya Novanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elektabilitas Partai Golkar kembali menurun. Hal ini seperti diungkap oleh salah satu lembaga survei Poltracking Indonesia dalam hasil survei nasional terbarunya. Golkar hanya menempati posisi ketiga dengan 10,9 persen. Bahkan kini, Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengatakan, ada dua hal untuk membaca perubahan posisi ini. Yakni apakah memang kenaikan dari Partai Gerindra ataukah memang penurunan Partai Golkar.

"Gerindra mengalami insentif elektoral dari figur Prabowo. Nah Golkar, geser ketiga karena kenaikan Gerindra dan memang karena tren Golkar cenderung turun karena mengalami dinamika internal ketua umum, persoalan hukum itu jadi faktor," kata Hanta dalam rilis hasil survei Poltracking Indonesia di Sari Pan Pasific, Jakarta, Ahad (26/11).

Meski ia meyakini persoalan hukum Novanto bukan satu-satunya faktor yang membuat elektabilitas partai beringin itu kembali merosot, paling tidak menjadi salah satu penyumbang terbesar. Ia melanjutkan, memang Partai Golkar bukan partai yang bergantung pada sosok figur tertentu.

"Tapi pada isu bersih antikorupsi, ini ketua umum, ini simbol. Kalau ada kader Partai Golkar tersangkut kasus mungkin publik pemaklumannya tinggi, tapi ini simbol ketua umum jadi beri dampak, secara elektoral maka kasus ini jadi beban elektoral bagi Golkar, menganggu citra publik," kata Hanta.

Selain itu, penurunan ini juga justru merugikan dan membahayakan bagi internal Partai Golkar untuk pemilu mendatang.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error kurang lebih dua persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya tidak memanfaatkan situasi Setya Novanto untuk menarik kepercayaan terhadap partainya. "Survei ini kalau kita tidak keliru dilakukan sebelum kasus Pak Novanto. Jadi, sebelum Novanto ditetapkan KPK, survei ini sudah berlangsung. Sehingga, saya kira tidak relevan kalau mengaitkan masalah yang menimpa Golkar kemudian jadi kepercayaan yang berlimpah ke Gerindra," kata Ahmad.

Dia menuturkan, bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra itu karena konsep-konsep yang ditawarkan. Begitu pula dengan jalan keluar dalam pengelolaan keuangan dan aset negara terhadap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tidak ada pilihan bagi Partai Golkar kecuali untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pergantian ketua umum. Hal ini diungkapkan Nurdin menyusul terus merosotnya elektabilitas Partai Golkar, seperti hasil survei nasional terbaru oleh Poltracking Indonesia.

Meskipun pada akhirnya Nurdin mengakui, rencana munaslub sesuai dengan keputusan rapat pleno Partai Golkar baru dilakukan pascaputusan praperadilan Setya Novanto.

"Tetap (menunggu praperadilan), tapi maksudnya baik praperadilan diterima atau tidak diterima, harusnya dengan melihat elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun, maka tidak ada pilihan kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," ujar Nurdin usai menghadiri rilis hasil survei Poltracking Indonesia di Sari Pan Pasific, Jakarta pada Ahad (26/11).

Elektabilitas Partai Saat Ini:

1. PDIP: 23,4%

2. Gerindra: 13,6%

3. Golkar: 10,9%

4. PKB: 5,1%

5. Demokrat: 4,2%

6. Nasdem: 3,0%

7. PKS: 2,6%

8.PAN: 2,1%

9. PPP: 2,1%

10. Perindo: 1,3%

11. Hanura: 0,7%