REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa diminta mengundurkan diri dari jabatan menterinya di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini menyusul keputusan Khofifah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur di Pilkada 2018 mendatang yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar dan PPP.

Namun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP enggan ikut campur terhadap usulan pergantian Khofifah kepada Presiden Joko Widodo.

"Dalam fatsun demokrasi yang kami ikuti bahwa kami tidak campur tangan dalam urusan bapak presiden terkait dengan penentuan menteri, seketika mencalonkan gubernur, kapan direshufflenya, kapan hal tersebut dilakukan seluruhnya kewenangan bapak presiden," kata Hasto saat ditemui wartawan di Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat pada Ahad (26/11).

Namun Hasto menyinggung keputusan Khofifah yang memilih meninggalkan jabatan menterinya yang menurutnya penting dan strategis. Bahkan tidak semua orang bisa menduduki posisi tersebut.

"Sehingga jika sudah dalam posisi yang strategis tapi kemudian berniat untuk berkontestasi menjadi gubernur, ya meskipun itu hak konstitusional Bu Khofifah, tapi tentu saja dalam tata dan norma demokasi yang baik harusnya bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi rakyat," lanjut Hasto.

Karenanya ia pun tidak khawatir dengan pencalonan Khofidah yang rencananya didampingi oleh sosok Bupati Trenggalek Emil Dardak yang memilih meninggalkan PDIP. Sementara PDIP diketahui lebih dahulu mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Abdullah Azwar Anas.

Bagi partainya, rakyatlah yang dapat menlai dan menentukan proses tersebut.

"Kalau itu terjadi apakah karna sebuah proses untuk pengabdian kepada masyarakat Jawa Timur atau ada alasan alasan yang lain yang itu yang diliat oleh rakyat," kata Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika