REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak ingin program subsidi pangan Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta dihubungkan dengan "Revolusi Putih" yang digagas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia tak ingin kegiatan bantuan yang rencananya akan menghabiskan anggaran Rp 885 miliar itu dipolitisasi.
"Gini, aku tuh enggak mau, bukannya enggak ini ya. Ini program pengadaan protein untuk generasi penerus bangsa dan juga untuk masyarakat tidak mampu. Jangan dipolitisir," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11).
Ia mengakui program "Revolusi Putih" yang diinisiasi Prabowo sangat baik. Prabowo juga pernah menyampaikan gagasan tentang program itu kepada Anies-Sandi. Adik Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo juga pernah datang ke Balai Kota untuk mengingatkan pentingnya program tersebut.
Namun, penggunaan nama "Revolusi Putih" akan terkesan politis. Oleh sebab itu, ia lebih memilih menggunakan istilah program pengadaan pangan. Istilah ini dianggap akan lebih dapat mempersatukan warga usai polarisasi usai pilkada.
"Dan yang dapat siapa? Apakah yang milih Anies-Sandi aja? Kan enggak. Kan dapatnya semua. Enggak membeda-bedakan semua," kata dia.
Sandiaga menambahkan, saat ini dirinya mendapatkan amanah untuk memimpin seluruh warga DKI Jakarta. Ia tak hanya mengakomodasi golongan tertentu. "Kalau ngomong bilangnya labelnya Revolusi Putih itu nanti diartikan bahwa ini karena Pak Prabowo dan karena Pak Prabowo itu semuanya politis gitu. Saya enggak mau," ujar Sandiaga.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 885 miliar untuk program subsidi pangan berupa ikan, susu, telur, daging ayam, daging sapi, dan sumber protein lainnya. Subsidi ini akan diberikan untuk pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan warga DKI lain yang termarjinalkan.
"Kami melihat generasi muda kita butuh diberikan asupan protein yang baik," kata Sandiaga.
Sandiaga juga tak ingin program ini dijadikan proyek oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, program ini tidak akan membawa merek produk tertentu. Ia ingin mendorong bahan pangan yang diberikan diambil dari para peternak penghasil susu dan usaha kecil menengah (UKM) di perbatasan Jakarta dan seluruh Indonesia.
Secara teknis, pengadaan bahan pangan akan dikoordinasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP). Pengadaannya akan ditangani oleh PD Dharma Jaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
