Jumat 24 Nov 2017 16:58 WIB

Golkar Digoyang, Dedi Mulyadi: Kehendak Terbaik Tuhan

Rep: Santi Sopia/ Red: Agus Yulianto
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melambaikan tangan kepada para wartawan usai rapat DPD Golkar Provinsi, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (20/11).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melambaikan tangan kepada para wartawan usai rapat DPD Golkar Provinsi, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (20/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melihat, masalah yang menimpa Golkar terkait kasus hukum Ketum Setya Novanto menjadi peringatan bagi Partai Beringin. Menurutnya, kondisi Golkar yang dinilai sedang goyang itu, juga merupakan teguran dari Tuhan.

"Yang pertama, saya memandang apa yang terjadi pada Golkar saat ini kehendak terbaik Allah. Di mana Golkar diberi peringatan bahwa ada yang salah dalam rekrutmen, Golkar diberi ruang perbaikan. Ruang perbaikan ini juga diberikan seluruh rakyat," ujar Dedi dalam diskusi di Jakarta, Jumat (24/11).

Dia menilai, momentum harapan publik untuk perbaikan Golkar saat ini harus dikapitalisasi menjadi tindakan nyata. Momentum ini, menurutna, harus secara tepat dan cepat direspons sebagai tindak lanjut kehendak publik. Sehingga, Golkar harus terus berputar pada masalah administrasi politik. "Golkar juga membutuhkan dukungan publik," katanya.

Rakyat hari ini, menurutnya, memberikan ruang perbaikan pada Partai Beringin. Rakyat memberikan kesempatan pada elite Golkar, mana yang akan dipilih? Kepentingan rakyat atau kepentingan elite semata? "Kalau momentum ini tidak bisa dikapitalisasi menjadi tindakan nyata, maka lewat ini Golkar," katanya.

Tetapi, apabila Golkar mengambil momentum ini menjadi langkah perbaikan, maka kepercayaan publik akan kembali tumbuh. Jika dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) nantinya, Partai Beringin, bisa membuat langkah-langkah untuk memberikan tawaran nama calon pemimpin partai baru kepada masyarat.

"Itu menjadi identifikasi nama yang harus dilakukan panitia Munas untuk respons publik itu sendiri," kata Bupati Purwakarta itu.

Menurutnya, harus ada langkah terbaik, seperti anggota DPD yang maju ke Munas juga harus mendapat persetujuan kecamatan/desa. Sehingga keputusan-keputusan pilhan itu bukan menyangkut perseorangan semata, sebab seseorang tampil di musyawarah nasional harus kehendak pengurus dan pemilihnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement