REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Golkar harus segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa guna mencari ketua umum baru pascapenahanan Setya Novanto oleh KPK. "Dengan sudah ditahannya SN, saya kira tidak ada alasan lain lagi, wajib hukumnya, Golkar harus segera melakukan pergantian kepemimpinan, mencari ketua umum yang baru," ujar Doli Kurnia di Jakarta, Selasa.
Doli mengatakan proses Munaslub dapat dilakukan dengan memulai Rapat Pleno menunjuk pelaksana tugas ketua umum. Menurut dia, tugas Plt ketua umum hanya satu yakni menyelenggarakan Munaslub.
Kemudian dalam dua-tiga hari berikutnya DPP Golkar mengadakan Rapimnas untuk mendapat kesepakatan dan dukungan secara nasional yang diwakili DPD Provinsi seluruh Indonesia, sekaligus menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Munaslub. Idealnya menurut Doli, Munaslub sudah harus digelar tidak boleh lebih dari satu bulan ke depan.
"Dua minggu lagi dari sekarang pun, bila semua stakeholder berkomitmen, serius, dan sungguh-sungguh, terutama DPP, saya kira juga sudah bisa dilaksanakan," kata dia.
Namun yang perlu menjadi catatan, kata dia, Munaslub itu adalah jalan atau cara untuk melakukan pergantian kepemimpinan. Perlunya pergantian kepemimpinan itu karena Golkar saat ini membutuhkan pemulihan citra dan ingin mendapatkan kembali dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, setelah dalam waktu belakangan ini terpuruk karena isu korupsi.
Atas dasar itu, menurutnya, proses pergantian kepemimpinan ini sejak awal pun harus mencerminkan adanya perubahan. Penunjukan siapa yang akan menjadi Plt. ketua umum harus mempertimbangkan adanya kesan perubahan.
Begitu juga dengan nanti siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Umum definitif di Munaslub, juga haruslah figur yang kontras sama sekali dengan performa kepempimpinan SN saat ini. Menurut dia, jangan yang jadi plt adalah orang yang juga dikenal publik dekat dengan Setnov atau yang ikut melindunginya selama ini.
"Apalagi orang itu jadi ketua umum pula, celaka buat Golkar. Kalau itu yang terjadi, citra permisif dan lekat dengan isu korupsi masih tetap ada," kata dia. Adapun sejauh ini Sekjen Golkar Idrus Marham mengaku telah menerima menerima mandat dari Setya Novanto untuk bertugas sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
