REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno beranggapan pemberian dana penyertaan modal daerah (PMD) justru membebani badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan adanya campur tangan pemegang saham, segala gerak BUMD menjadi tak leluasa.
"Karena pemegang saham bilang, nih gua taroh uangnya. Lu pokoknya saya kontrol uangnya ke mana-mana. Sedangkan kalau mereka diberikan fleksibilitas dan keleluasaan kayak startup dan lain sebagainya, mereka tiba-tiba inovasinya keluar, terobosan-terobosannya ada," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11).
Sandiaga menceritakan pengalamannya ketika menjadi pengusaha. Begitu pemegang saham menanam modal, ia mengaku tak lagi leluasa mengakses dana-dana yang ada di masyarakat, dunia usaha, maupun pihak swasta. Dengan keleluasaan permodalan, inovasi, dan pendekatan solutif, ia bisa mengembangkan usahanya mulai dari tiga menjadi 30 ribu karyawan.
Sandiaga mengatakan, banyak ahli keuangan menilai BUMD DKI dalam kondisi sangat sehat. Oleh karena itu, akses kerja sama bisa diperluas sehingga BUMD tersebut akan semakin kuat.
Sandiaga juga mengklaim bahwa kelima BUMD DKI yang kini dihentikan permodalannya tak mengalami gangguan dalam menjalankan tugas. Ia juga menyiapkan beberapa skenario, di antaranya memberikan PMD apabila anggaran BUMD tidak mencukupi.
"Tapi kalau anggarannya nggak cukup, boleh nggak kita pertahankan anggaran untuk penduduk dan masyarakat termarginalkan, sementara PMD cari uang sendiri," kata dia. Untuk memastikan BUMD bekerja sesuai tupoksi, Pemprov DKI akan memantau harga pangan di akhir tahun dan memastikan BUMD mendapatkan arahan ketika membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
