REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai sudah seharusnya Partai Golkar melakukan perubahan secara institusi. Hal ini pascapenahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semalam.

"Golkar secara institusi harus berjalan dan Golkar selalu saya sampaikan harus melakukan perubahan, menjadi Golkar yang terkenal sebagai partai modern, demokratis," ujar Dedi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Senin (20/11).

Karenanya, Dedi menilai penahanan Novanto harus dijadikan momentum bagi partai berlambang beringin itu untuk melakukan pembenahan secepatnya. Menurutnya, jangan lagi ditunda-tunda karena tahun depan sudah memasuki tahun politik. Ia pun menilai pembenahan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Dari struktur partai kan ada ketua harian, nah ketua harian bisa mengantarkan partai ini sampai Munaslub," ujar Bupati Purwakarta tersebut.

Namun Dedi mengatakan, rapat Partai Golkar untuk menyikapi penahanan Novanto tersebut baru akan dibahas pada Rapat Pleno Partai Golkar pada Selasa (21/11) esok. Sementara kehadirannya di DPP Partai Golkar hari ini untuk membahas Pilkada yang belum diputuskan oleh Partai Golkar.

Ia juga menegaskan, penahanan Novanto tidak berpengaruh pada pencalonan di Pilkada. "Itu hal teknis, menurut saya rekomendasi itu gampang, dilakukan pengkajian secara mendasar oleh tim khusus saja selesai. Paling penting perubahan struktur dan kultur dulu. Perubahan dulu, rekomendasi mah gampang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika