REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, wajar bila pascaKetua Umum Golkar Setya Novanto ditahan KPK, akan berimbas pada berubahnya penerima tiket atau rekomendasi untuk Pilkada 2018. Sebab, kemungkinan akan ada perbedaan rekomendasi bila terjadi penggantian kepemimpinan di Golkar.

"Ketua umum yang baru di Golkar ini memiliki kewenangan untuk membuat perubahan itu, karena akan berpengaruh juga pada kepemimpinan jangka panjang sang ketua baru. Ketua baru pasti akan lebih memilih calon pemimpin daerah yang loyalis Golkar sejati daripada calon yang cuma 'numpang perahu' saja," kata pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut.

Selanjutnya, lanjut Hendri, perubahan ketua umum DPP Golkar ini bisa dengan berbagai cara, mulai dari skema pelaksana tugas (plt) hingga munaslub. Munaslub ini bisa dilaksanakan namun pasti akan mendapatkan tantangan dari para loyalis Setnov yang mungkin pernah menerima perhatian khusus dari Setnov.

Menurutnya, saat ini yang paling aman dan netral memegang kendali Golkar memang sosok yang berada dalam pemerintahan. Sosok Jusuf Kalla (JK) dianggap paling tepat memimpin Golkar dalam masa transisi ini, selain tidak akan mengganggu dukungan terhadap Jokowi di 2019, JK juga tokoh senior yang dapat diterima kelompok mayoritas di Golkar.

"Nah, bila ada ketua baru maka perubahan rekomendasi pilkada sangat mungkin terjadi apalagi untuk daerah strategis yang memiliki suara besar di pemilu 2019," katanya.

Ia mencontohkan Jawa Barat, bisa saja Ridwan Kamil kehilangan tiket, Jawa Timur, Sumatera Utara atau kota Bandung misalnya bisa kena imbas juga. "Kita tunggu saja siapa yang akan jadi plt atau langsung munaslub, hanya saja perubahan tiket sangat mungkin terjadi" jelas Hendri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika