REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-el) yang ditangani oleh KPK. Mereka mendukung setiap langkah yang dilakukan KPK terkait penanganan kasus yang menjerat ketua DPR sekaligus ketua umum Golkar, Setya Novanto, itu sebagai tersangka.

Hal ini disampaikan Akbar usai pembukaan Munas Ke-10 KAHMI di Medan, Jumat (17/11). Akbar mengatakan, pihaknya tentu tidak menginginkan kasus tersebut terjadi.

"Namun, bukti-bukti menunjukkan ada indikasi tindak pidana korupsi. Apa lagi menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Tentu kami mendukung penuh langkah-langkah KPK, lebih cepat tentu lebih baik," kata Akbar, Jumat (17/11).

Akbar mengatakan, kasus korupsi yang menjerat Setnov berdampak pada terus menurunnya elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu. Atas dasar inilah, Akbar menilai, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk kembali menaikkan elektabilitas Golkar.

"Beberapa bulan belakangan ini, tren elektabilitas partai Golkar terus menurun, sudah sampai sekitar 7 persen. Kami tidak ingin ada penurunan. Kalau menurun sampai sekitar 4 persen, bisa kiamat kami ini," ujar politikus senior Golkar itu.

Akbar mengatakan, jika elektabilitas menurun hingga 4 persen, sudah dipastikan Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR RI. Menurut dia, Golkar harus segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan elektabilitas jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpers 2019.

"Partai Golkar ini, partai tua. Kita pernah pemenang Pemilu 2004. Bahwa terjadi penurunan, kalau kita silap, kita bisa disalip partai-partai yang lainnya," kata Akbar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika