REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bertemu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/11). Dalam pertemuan itu dibahas mengenai data kemiskinan di DKI yang tercatat terendah dalam skala nasional, tetapi 10 tahun terakhir tidak ada penurunan sama sekali.
"Jadi ada yang secara fundamental, pendekatan yang dilakukan oleh kebijakan ekonomi kita belum dapat menurunkan angka kemiskinan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/11).
Sandiaga ingin mengubah kondisi ini dalam lima tahun ke depan. Program-program yang dibuat akan fokus pada pendidikan dan kesehatan. Ia meyakini, dengan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat, angka kemiskinan dapat diturunkan.
"Karena walaupun terendah di nasional, tapi ini ibu kota Indonesia. Ekonomi nomor 16 menuju ekonomi 10 besar di dunia. Jadi kita harus turunkan angka kemiskinan secara signifikan dengan terobosan-terobosan kebijakan yang insya Allah bisa memperbaiki pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan," kata dia.
Monitoring akan dilakukam dengan basis data terpadu (BDT). Ia menyatakan akan melakukan koordinasi dengan TNP2K setiap dua bulan sekali. Proses ini juga akan melibatkan tim Jakarta Smart City. "Kami ingin mendapatkan peta kemiskinan Jakarta ada di mana," kata dia.
Sandi menyebutkan, angka kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2017 tercatat di angka 3,77 persen. Angka ini terendah se-Indonesia. Namun, kondisi ini tidak berubah sejak 2007 hingga 2017.
Ia menyebutkan, tingkat ketimpangan pendapatan (rasio gini) DKI Jakarta dalam periode itu adalah 0,413 persen. Artinya, tak hanya kemiskinan, ketimpangan juga terlihat cukup signifikan. "Oleh karena itu kita perlu intervensi dari kebijakan-kebijakan. Pemerintah yang bisa mengatasi kemiskinan karena sepuluh tahun terakhir gagal mengatasi kemiskinan. Jadi kita harus ubah dengan sesuatu pendekatan yang berbeda," kata dia.
Sandiaga mengatakan akan fokus dalam melayani kaum miskin dan terpinggirkan. Ia akan melakukan pendekatan melalui pemberdayaan usaha kecil dan mikro.Perusahaan-perusahaan di bawah portofolio Pemprov DKI didorong untuk mandiri. Ia mengklaim upaya ini juga mendapatkan dukungan dari badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.
"Begitu mereka diberikan keleluasaan, fleksibilitas, tentunya menjaga tupoksi, ternyata mereka bisa profesional dan bisa berkembang lebih besar lagi. Dan kita harapkan BUMD-BUMD kita nih menjadi pemenang semua," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
