REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan presiden telah diseret untuk melakukan intervensi sekaligus diintervensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta presiden untuk berhati-hati.
Fahri mengatakan, KPK sebenarnya tahu bahwa internalnya banyak masalah, tapi KPK tidak boleh kelihatan salah. Ketika ada salah, KPK memilih diam dengan alasan menyangkut wibawa. Penegak hukum atau anggota DPR yang mencoba mengusut hal tersebut dicap antek-antek koruptor atau tidak propemberantasan korupsi.
KPK kemudian meminta bantuan presiden ketika diserang, dengan alasan ada pelemahan terhadap institusi KPK. Fahri menuding ada perlindungan spesial terhadap KPK.
Baca, Presiden Tegaskan tak akan Intervensi Internal KPK.
"Ujung-ujungnya KPK datang ke presiden lobi-lobi, dan meminta presiden untuk mengatakan jangan ganggu-ganggu KPK. Tanpa disadari sebetulnya presiden telah diseret untuk intervensi terhadap pelanggaran hukum," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Selasa (14/11).
Wakil Ketua DPR RI ini mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak melakukan intervensi atau mau diintervensi dalam masalah KPK. Fahri menyinggung intervensi KPK dalam pemilihan menteri kabinet Jokowi sehingga pemerintah tidak bisa menggunakan hak pregoratifnya. Menurut Fahri, tindakan ini bukan hanya intervensi, tapi juga abuse of power.
Baca, KPK Bantah Fahri Soal Tudingan Mempermainkan Hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika