REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo meluncurkan buku berjudul Kegagalan Liberalisasi di Dalam Pembangunan Inklusi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/11). Dalam buku tersebut dijelaskan, pemerintahan Jatim selama dipimpinnya bersama Saifullah Yusuf itu menganut sistem efektifitas, bukan efisiensi. Yaitu menganut ekonomi kerakyatan yang mmengutamakan keadilan dan daya saing.
"Karena umumnya keadilan tidak akan pernah bertemu dengan efisiensi. Oleh sebab itu buku tersebut salah satunya akan mengupas bagaimana bisa mencari titik temu atara keadilan dan efisiensi di Jawa Timur," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Buku tersebut juga beirisi tentang jalannya pemerintahan dengan memfasilitasi perusahaan berskala besar agar tetap eksis. Selanjutnya masyarakat yang berusaha dikelas menengah disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa diberikan kredit dengan suku bunga murah agar bisa tetap hidup berkembang, serta mempertahankan meningkatkan daya beli.
"Kemudian masyarakat kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa diberi bantuan sosial agar bisa tetap bertahan," ujar Soekarwo.
Dalam buku tersebut juga dijelaskan upaya Pemprov Jatim yanh melakukan beberapa upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya adalah dengan menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non-formal.
Tidak saja untuk penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia kerja, namun juga dalam rangka menciptakan wirausaha-wirausaha yang punya daya saing untuk menguasai pasar dalam negeri maupun pasar global. “Strategi formal akan diarahkan dengan meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan menambah muatan kurikulum yang diampu perguruan tinggi yang ada fakultas tekniknya,” kata Pakde Karwo.
Selanjutnya, pada strategi non-formal akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dan bersertifikat. Pemprov Jatim juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini dan Balai latihan kerja, melalui pelatihan tenaga kerja terampil bersertifikat di 16 UPT pelatihan kerja.
“Setidaknya Jatim bisa menyediakan 227.825 tenaga kerja bersertiifikat dan berdaya saing,” jelasnya.
Dual Track strategy ini, lanjut Soekarwo, merupakan strategi membangun yang berkualitas, standar terampil bersertifikat yang akan mampu memiliki daya saing di dunia kerja. Tak hanya itu, tenaga kerja juha diharapkan mampu menjadi wirausaha yang akan terkoneksi pada saat berproduksi dengan strategi pembiayaan bunga murah maupun fasilitasi pasar.
“Baik pasar domestik maupun global. Produk-produk wirausaha hasil pembangunan SDM tersebut akan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Jatim,” ujar Soekarwo.
Pembangunan SDM, kata Pakde Karwo akan mampu mempercepat provinsi ini memiliki strategi pembangunan ekonomi yang berbasis keterampilan, dan keahlian SDM. Nantinya, juga didukung oleh penggunaan SDA yang terkendali untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
