REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Polri perlu segera menjelaskan nasib ratusan warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mimika Papua. IPW juga belum melihat adanya reaksi tegas terhadap KKB yang melakukan penyanderaan.
"Pemerintah setidaknya bisa menjelaskan nasib warga yang disandera, apakah masih hidup atau ada yang sudah terbunuh. Polri perlu mengerahkan Brimob dan Densus 88 serta meminta bantuan TNI untuk membebaskan penyanderaan itu," katanya, Senin (13/11).
Menurutnya, medan yang berat menjadi kendala untuk mengatasi kasus ini dengan cepat. Namun dengan operasi intelijen, Polri diharapkan bisa mengetahui nasib warga yang disandera untuk kemudian diumumkan ke publik. Meski penyanderaan ini sudah hampir seminggu, Polri diyakini mampu menyelesaikan kasus ini dan segera melakukan operasi pembebasan dengan cepat.
Aksi penyanderaan di Mimika menunjukkan Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua makin agresif saja. Aksi kelompok ini yang menyandera ratusan warga di dekat lokasi tambang emas Freeport ini tentunya tak bisa dibiarkan berlama lama. Pemerintah harus segera meminta Polri bertindak tegas.
"Sebab tidak seorang pun warga negara Indonesia boleh disandera, baik oleh saudara sebangsanya maupun oleh orang lain," katanya.
Untuk itu Polri harus membebaskan korban penyaderaan dan segera menangkap pelakunya. Tindakan penyanderaan ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan berlama lama karena nantinya dikhawatirkan akan menjadi preseden berulang.
IPW melihat aksi penyanderaan di Mimika ini sebagai modus baru dalam konflik Papua yg selama ini dimotori oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sepertinya ada strategi baru dari OPM.
"Bisa jadi penyanderaan terhadap begitu banyak warga yang mereka lakukan pekan lalu di Mimika adalah bagian dari strategi baru mereka," ucapnya.
Selama ini OPM tidak pernah melakukan penyanderaan warga, apalagi dengan begitu banyak jumlah warga yang disandera. "Pemerintah dinilai perlu mengantisipasi manuver baru kelompok kriminal bersenjata di Papua ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika