REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat penghargaan dalam Pandu Negeri Award 2017 sebagai provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik menurut penilaian Indonesian Institute for Public Governance (IIPG). Penghargaan bergengsi ini dilakukan di Financial Hall Graha CIMB NIAGA, Jakarta, Jumat (10/11).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB Lalu Gita Ariyadi, yang mewakili Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, mengaku bersyukur dengan penghargaan tersebut. Menurut Gita, penghargaan sebagai provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik menjadi tolak ukur bagi Pemprov NTB untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Gita menambahkan, penghargaan ini juga menambah kebahagiaan seluruh elemen di NTB, di mana pada saat yang sama TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau Maulana Syekh juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
"Dewi fortuna nampaknya sedang berpihak kepada pemerintah daerah dan masyarakat NTB, karena Kamis (9/11) Presiden Joko Widodo secara resmi juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada salah seorang putra terbaik NTB, Maulana Syekh," ujar Gita dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Mataram, NTB, Senin (13/11).
IIPG merupakan sebuah lembaga yang berupaya melakukan pembaharuan yang mendukung tranformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia.
Dalam majelis pengarah IIPG bergabung tokoh-tokoh terkenal, antara Mantan Wapres Boediono, Kuntoro Mangkusubroto, Erry Riyana Hardjapamekas.Dari penilaian IIPG terhadap 34 Propinsi, 416 Kabupaten dan 99 kota di Indonesia, terpilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2017.
Aspek yang menjadi fokus penilaian IIPG meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan.
Dari 34 provinsi yang ada, terpilih Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan terbaik. Provinsi NTB bersama Jabar, DIY dan Bali terpilih sebagai provinsi berkinerja sangat baik. 6 provinsi lainnya dinilai berkinerja baik yaitu Provinsi Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Sumbar dan Sulsel. Selain Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Pemkot Mataram juga mendapatkan Anugerah Pandu Negeri kategori Kabupaten dan kota dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasi kepada IIPG dan pemda peraih Anugerah Pandu Negeri. Mendagri mengingatkan untuk terus melakukan peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Thahjo juga menyinggung Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) di daerah.
"Termasuk perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi untuk percepatan pembangunan di daerah," ujar Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
