REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku masih banyak kekurangan guru PNS karena semakin banyak guru pensiun. Sementara rekrutmen guru PNS belum ada. Namun hal itu bisa tercukupi kebutuhannya dengan adanya guru non PNS.

"Tahun ini saya mengusulkan sekitar 2000 guru PNS untuk SMA dan SMK, tetapi sampai sekarang belum ada penerimaan bagi guru PNS. Seharusnya dibuka formasi untuk guru PNS. Kalau rekrutmen guru PNS ditutup, seharusnya yang pensiun dihentikan," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY K. Baskara Aji pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (9/10).

Diakui Aji, guru untuk beberapa mata pelajaran kekurangannya bisa diatas 1000 orang. Namun bisa terpenuhi dari guru non PNS, sehingga sekolah masih bisa berjalan. Tentu saja untuk kualitas guru non PNS agak berbeda dengan guru PNS.

"Karena saat seleksi guru non PNS tidak seperti kalau seleksi guru PNS. Guru PNS lebih ketat. Namun kami tidak bisa berbuat banyak, karena honor untuk guru non PNS tidak terlalu banyak," tuturnya.

Untuk meningkatkan kualitas guru non PNS, kata Aji menambahkan, mereka diberikan pelatihan dan diklat supaya memenuhi persyaratan kompeten. Menurutnya, guru produktif di SMK yang PNS juga masih kurang banyak. Karena itu pemerintah melakukan diklat keahlian ganda untuk mengisi kekurangan guru produktif. Ia memberi contoh: guru PKN dilatih boga supaya bisa mengajar boga, guru matematika dilatih otomotif supaya bisa mengajar otomotif, dan seterusnya.

Untuk itu mereka harus mengikuti diklat selama sembilan bulan. Mereka ada lulus dan tidak lulus. Dikatakan Aji, untuk guru produktif PNS masih kurang sekitar 2000 orang. Di DIY ada 246 SMK baik negeri maupun swasta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika