REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan perlunya dilakukan sosialisasi untuk mengantisipasi kerawanan saat penyelenggaraan Pilkada. Menurut dia, wilayah Papua merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
"Dari pengalaman pilkada yang ada, dulu Aceh. Aceh sekarang gak ada masalah. Sekarang Papua. Perlu sosialisasi yang lebih besar," kata Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (9/11).
Ia menilai, konsentrasi ancaman kerawanan saat Pilkada hanya terjadi di Papua. Sedangkan, di daerah lainnya seperti di Jawa dan Sumatra Selatan yang padat penduduk tak menjadi ancaman utama.
"Daerah lain, saya rasa, nggak ada masalah meski Jawa itu padat penduduk, Sumsel juga. Konsentrasi di Papua saja," ujar dia.
Karena itu, Tjahjo mengatakan perlunya memahami tahapan-tahapan hukum apabila terjadi konflik hasil Pilkada. "Ya itu sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan MK. Mereka kan tidak paham, tahapan-tahapan hukum harus dipahami," jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut potensi konflik dalam Pilkada Serentak 2018 terbilang sangat tinggi dibandingkan pilkada sebelumnya.
Banyaknya jumlah pemilih dalam Pilkada Serantak 2018 yang mencapai 158 juta warga pun menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya konflik. Sedangkan, adanya rentang waktu selama sekitar 10 bulan antara pelaksanaan pilkada dan pemilu ini, dinilai Arief, juga berpotensi menimbulkan konflik-konflik kepentingan menjelang Pemilu 2019.
Faktor lainnya yakni jumlah anggaran pilkada yang sangat besar jika dibandingkan Pilkada 2015 maupun Pilkada 2017 lalu. Pilkada serentak 2018 membutuhkan anggaran mencapai Rp 11,9 triliun
Ikuti Whatsapp Channel Republika