REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memantau langsung kick off penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ke-4 secara nasional yang diawali dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (8/11). Menurut Khofifah, tahap keempat ini adalah yang terakhir pada tahun ini.
"Sebelumnya tahap pertama cair bulan Februari, tahap kedua cair bulan Mei, dan tahap ketiga pada Agustus. Maka pencairan pada bulan Nopember ini menggenapkan total bantuan sosial PKH sebesar Rp 1.890.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Khofifah di halaman kantor Kelurahan Jetis, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam siaran pers, Kamis (9/11).
Khofifah mengatakan, melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, bansos PKH tahap keempat mulai disalurkan di berbagai wilayah. Pencairan secara non tunai ini bekerja sama dengan agen bank milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.
"Target kami November tuntas. Artinya pencairan serentak sepanjang November ini mampu menyelesaikan semua titik di Indonesia. Saya optimistis ini bisa dilakukan mengingat teknologi perbankan cukup mumpuni," kata Khofifah.
Teknologi tersebut adalah adanya mesin EDC Offline BNI dan VSAT BRI untuk kemudahan penerima bantuan sosial PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). EDC offline ini bisa menyatukan sidik jari penerima bansos dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), e-KTP, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Khofifah mengatakan transformasi dari online menjadi offline ini menjadi bagian dari inovasi teknologi baru penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Kementerian Sosial bersama Himbara. Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan kepada penerima manfaat dengan kualitas pelayanan yang setara, aman, dan terjaga.
Inovasi berikutnya, adalah teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT) melalui Satelit milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memungkinkan layanan perbankan menjangkau daerah sulit sehingga tidak ada alasan tidak ada daerah yang tidak bisa dijangkau.
"Jadi segala upaya dikerahkan untuk memastikan bansos nontunai dapat dilaksanakan kepada penerima manfaat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika