REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya rencana pelarangan kendaraan roda dua untuk diperbolehkan kembali melewati jalur protokol Thamrin-Sudirman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, menuai berbagai kritikan. Salah satunya Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, yang mengatakanbahwa Gubernur DKI Jakarta tidak mendukung penggunaan transportasi masal yang berkelanjutan.
Ia juga mengatakan, dengan ditetapkannya aturan tersebut, yang paling terdampak adalah pejalan kaki. Karena menurutnya, pemerintah hanya melihat dari sudut pandang pengguna kendaraan roda dua.
"Tidak menggambarkan dia (pemerintah) sebagai pejalan kaki dan pengguna transportasi masal. Itu menurut saya yang di kritik," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (8/11) malam.
Menurutnya, rencana diberlakukannya kembali kendaraan roda dua melintasi jalur tersebut, merupakan sebuah kemunduran. Sehingga langkah yang selama ini dilakukan untuk mengurai kemacetan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tidak lagi efektif.
"Pembangunan infrastruktur dan transportasi massal akan menjadi sia-sia. Itu yang menurut saya seharusnya dipikirkan sebelum mengambil kebijakan," tambahnya.
Kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, menurutnya adalah dengan memperluas pelarangan pergerakan kendaraan pribadi. Baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, "Jadi jangan dihapus," katanya.
Selain itu, pemerintah seharusnya juga mempercepat penerapan electronic road pricing yang saat ini masih belum diterapkan. Dan juga mulai menerapkan parkir progresif. "Jadi semakin kepusat kota dibikin mahal. Jadi orang nanti enggan menggunakan kendaraan pribadi kepusat kota," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Anies Baswedan berencana akan mengembalikan Jalan MH Thamrin untuk bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda dua. Pelarangan kendaraan roda dua dijalan tersebut dinilai tidak adil lantaran membatasi pengguna jalan yang juga sama-sama warga DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika