REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan tinjauan langsung ke Pasar Atas, Bukittinggi, Sumatra Barat pada Sabtu (4/11). Kunjungan yang cukup mendadak ini dilakukan JK ini untuk melihat kondisi terkini Pasa Ateh (Pasar Atas) yang terbakar pada Senin (30/10) lalu.
JK menyebutkan, pemerintah pusat berkomitmen untuk membantu Pemda dalam memperbaiki bangunan Pasar Atas. Meski begitu, lanjutnya, keputusan apakah Pasar Atas akan direhabilitasi atau dibangun ulang harus menunggu hasil kajian yang bakal dirilis dua pekan lagi.
"Dibuat baru atau rehab, butuh modernisasi. Kita sudah punya contoh Pasar Klewer (di Solo). Pemerintah membantu namun daerah dan pedagang harus mengambil bagian," jelas JK usai berkeliling meninjau puing-puing kios yang habis terbakar.
Menurutnya, perbaikan Pasar Atas, khususnya bila harus dibangun ulang, tak boleh melibatkan investor. Hal ini menghindari tujuan akhir pengelola yang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya. Ia berharap perbaikan Pasar Atas tidak memberatkan pedagang dengan membangun tanpa investor. Pembangunan, menurutnya, bisa dilakukan dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Harus dijual ke rakyat tanpa untung. Kalau ongkosnya 10 juta per meter maka nilainya tak boleh naiknya tinggi," kata JK.
Selain itu, pemerintah pusat juga akan terlibat dalam perencanaan pembangunan Pasar Atas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perdagangan akan turun tangan dalam perencanaan teknis. Menurut perhitungan sementara, pembangunan kembali Pasar Atas akan menelan biaya hingga Rp 400 miliar.
"Nanti diputuskan (skema pendanaan). Kita ada pengalaman di Solo dan Semarang (terkait pasar yang terbakar)," ujar JK.
Langkah yang harus dilakukan Pemkot Bukittinggi saat ini, ujar JK, adalah merelokasi seluruh pedagang ke tempat baru. Masalah yang muncul, sebagian pedagang keberatan bila dipindahkan ke lokasi yang jauh dari kawasan Jam Gadang. Alasannya, kawasan Jam Gadang dan Pasar Atas saat ini memang menjadi lokasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyebutkan, kendala utama pemindahan pedagang adalah terbatasnya lahan. Dengan asumsi kebutuhan lahan untuk satu kios minimal 2 meter lebarnya, maka butuh 1,5 kilometer panjang kios untuk menampung 1.226 pedagang.
"Kalau tempatnya di atas bisa sebagian namun tidak muat semuanya. Ini lah kami musyawarah dengan pedagang supaya paham dan mengerti kesulitan Pemda," katanya.
Di pasar yang telah 5 kali terbakar itu, Wapres juga menyempatkan menemui dan berdialog dengan pedagang yang kiosnya terbakar. Wapres mendengarkan aspirasi yang disampaikan pedagang.
Turut hadir dalam peninjaun Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Walikota Bukit Tinggi Ramlan Numatias, Pangdam I/Bukit Barisan dan Kapolda Sumbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
