REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dadang Rusdiana menyambut baik pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta PAN keluar dari koalisi partai pendukung Pemerintah. Ia berpendapat memang lebih baik PAN hengkang dari koalisi. Meskipun menurutnya keputusan keluar atau tidak adalah hak prerogatif dari PAN sendiri.
"Kita enggak keberatan sama sekali, bahkan saya kira lebih bagus agar jelas mana yang konsisten mana yang tidak," ujar Dadang saat dihubungi pada Jumat (3/11).
Dadang juga menilai keinginan Amien Rais agar PAN keluar dari koalisi semestinya didukung. Hal ini untuk memperjelas sikap PAN sendiri. "Daripada abu-abu, maka keinginan Pak Amien Rais untuk keluar dari koalisi pemerintahan harus disambut dengan senang hati," katanya.
Sebab, Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu mengingatkan dalam berkoalisi itu harus dalam suka maupun duka, dan b ukan hanya pada hal tertentu saja. "Bukan ingin dalam suka saja, tetapi terhadap kebijakan pemerintahan tidak mendukung, kan aneh," ucapnya.
Dukungan agar PAN keluar dari koalisi juga disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Sebab, menurut dia sikap PAN selama ini banyak yang berseberangan dengan Pemerintah.
"Saya kira bagus tuh sarannya, untuk apa gabung dengan pemerintah jika semua keputusan yang diambil oposisi," ujar Irma. Sebab ia juga menilai, keluarnya PAN dari koalisi juga tidak akan memberikan dampak siginifikan.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mengkaji pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal permintaan Amien agar PAN keluar dari koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tentu pernyataan pak Amien akan kami kaji dan renungkan secara mendalam," ujar Eddy.
Dalam pernyataan sebelumnya, Amien Rais mendukung jika PAN keluar dari koalisi partai politik pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal tersebut diungkapkannya, menyusul sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut PAN tidak etis berbeda dengan pemerintah dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perubahan Atas UU nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
