REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik juga sempat dilayangkan terhadap sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang menolak diwawancarai di depan pintu ruangannya, di lantai 2 Gedung Balai Kota DKI. Padahal, gubernur-gubernur sebelumnya selalu melayani wawancara dengan awak media di mana saja ketika ada waktu.
Sandiaga mengatakan, ini terkait dengan manajemen waktunya sebagai wakil gubernur baru. Ia harus melayani para tamu dalam waktu yang singkat. Terkadang, ia mengaku membuat tamu menunggu lama karena melayani wawancara dengan wartawan.
"Waktu saya sebagai pengusaha itu tepat. Sekarang molor terus," keluh dia, Jumat (3/11).
Anies dan Sandi juga dikritik sebab hanya mau menjawab pertanyaan tertentu atau membuat pernyataan tentang apa yang ingin mereka sampaikan saja. Pertanyaan-pertanyaan tentang tema-tema sensitif seperti reklamasi dan program rumah DP Rp0 cenderung dijawab secara irit atau bahkan dihindari.
Mengenai hal ini, Sandi menyatakan tidak ada seleksi pertanyaan. Menurut dia, pertanyaan yang dijawab adalah yang sifatnya relevan dengan apa yang dirapatkan. Ia mengatakan, sesi wawancara akan dilayani di Ruang Balairung. Ia akan memberikan pernyataan minimal tiga kali dalam sehari.
Bagi awak media, kebijakan mengarahkan wawancara ke Ruang Balairung ini cukup menyulitkan. Sebab, mereka tidak bisa memastikan siapa saja SKPD atau tamu-tamu yang bertemu dengan dia. Sebagian SKPD keluar dari pintu yang langsung terhubung ke Gedung G untuk menghindari awak media.
Menanggapi hal ini, Sandi berjanji akan memerintahkan SKPD yang bertemu dengannya untuk terlebih dahulu ke Ruang Balairung. "Nanti saya perintahkan yang habis ketemu saya harus ke Balairung. KPI mereka salah satunya melayani teman-teman media. Mestinya kalau keluar mereka harus menjelaskan di bawah," kata dia.
Beberapa media online juga menyebutkan, sebagian kepala SKPD bungkam sejak pergantian kepemimpinan. Keluar dari ruang rapat, para SKPD mengatakan kepada wartawan untuk bersabar dan menunggu keterangan dari wagub.
Sandi mengatakan, pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk bersikap terbuka. Setiap kebijakan akan dibuka data-datanya ke hadapan publik. Ia juga akan menginstruksikan tiap SKPD untuk memberikan data ke Jakarta Smart City. Data-data ini nantinya akan dibuka kepada publik.
"Dari semua dinas saya wajibkan mereka untuk share, kalau data ya. Kalau kebijakan nanti setelah diputuskan kepala dinas," kata dia.
Ia meminta awak media untuk maklum, sebab sebagian SKPD masih beradaptasi dengan gaya kepemimpinannya. "Karena saya ingetin kemarin kan, karena ada beberapa SKPD yang sangat lancar (ngomong) di luar mengenai pembahasan kebijakan. Ke depan begitu ritmenya sudah mulai tertata saya harap bisa lebih luwes mereka. Mohon diberikan ruang untuk mereka untuk beradaptasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
