REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh menolak upah minimum provinsi (UMP) DKI 2018 yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan. Angka Rp 3.648.035 dinilai terlalu kecil dan memenuhi rasa keadilan terhadap buruh.

"Ini bukan tentang besar kecil kenaikannya, mampu atau tidaknya pengusaha. Tetapi lebih tentang rasa keadilan terhadap buruh, karena faktanya memang upah buruh DKI kecil dan murah," kata Said dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (2/11).

Said mengatakan, buruh sudah menyampaikan ke Wakil Gubernur Sandiaga Uno bahwa nilai kompromi yang ditawarkan adalah Rp 3,75 juta atau naik sekitar 13,9 persen. Alasannya, agar bisa secara bertahap upah buruh DKI mengejar ketertinggalan dengan upah buruh Bekasi, Karawang, Vietnam,dan Malaysia.

Said menyesalkan, landasan yang dipakai dalam menetapkan UMP adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Padahal, kata dia, mantan gubernur Ahok saat menetapkan UMP DKI 2016 tidak menggunakan dasar PP tersebut dan menaikkan upah buruh sebesar 14,8 persen.

Menurutnya, Anies dan Sandi mengingkari janjinya yang tertuang dalam kontrak politik yang ditandatangani dengan para buruh ketika kampanye. Isi kontrak politik itu, klaim Said, salah satunya adalah penetapan UMP DKI Jakarta nilainya lebih tinggi dari hitungan berdasar PP 78 Tahun 2015.

"Mulai 1 Nopember 2017 buruh Jakarta menyatakan mencabut dukungan dan berpisah dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno," ujar dia.

Said menambahkan, puluhan ribu buruh akan keluar dari pabrik pabrik di berbagai kawasan industri pada Jumat 10 Nopember 2017 menuju Balai Kota. Mereka akan menyuarakan penolakan UMP DKI 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika