REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI membuat kebijakan terbaru untuk menggratiskan para buruh naik bus Transjakarta. Kebijakan ini dibuat hanya sehari setelah penetapan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3.648.035.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan telah memberikan tugas kepada sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mewujudkan program tersebut. "Kami sudah memberikan tugas. Mereka memohon waktu sekitar satu bulan untuk menyiapkannya tetapi mereka comfirm Transjakarta dan Pasar Jaya untuk 1 januari live," kata Sandi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11).
Artinya, sejak 1 Januari, kedua BUMD tersebut akan mulai menyiapkan semua sistem yang diperlukan dalam program ini. Baik PT Transjakarta maupun PD Pasar Jaya sudah harus membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang terdampak program tersebut agar mendaftarkan para karyawan.
"Jadi di BUMD akan jemput bola, perusahan-perusahaan yang memberikan gaji jemput bola, dan disiapkan semuanya termasuk IT-nya termasuk sistemnya ke depan. Dan kemarin Pak Budi dan Pak Arief sudah menyanggupinya," kata dia.
Sayangnya, tidak semua buruh yang bekerja di Jakarta dapat menikmati program ini. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas ini. "Buruh yang mendapat UMP, yang memiliki KTP DKI," ujar Sandi.
Sandi tak menyebutkan berapa banyak buruh akan terdampak program ini. Ia justru ingin mendapatkan data-data itu dan mulai melibatkan tim Jakarta Smart City. Mengenai potensi berkurangnya pemasukan akibat kebijakan ini, Sandi mengatakan pihak BUMD akan memberikan penjelasan lebih detail.
"Kemarin statement-nya bahwa itu memang program yang sudah berjalan tapi belum optimal, ridership ingin ditingkatkan di atas 500 ribu, salah satunya bermitra dengan para perusahaan dengan memberikan kesempatan pekerjanya, buruhnya untuk menggunakan Transjakarta," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika