REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Praktik dinasti politik dalam Pilkada masih menjadi sorotan.  Karena, dinasti politik dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Menurut pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Karim Suryadi, salah satu bentuk dinasti politik adalah adanya istri bupati yang akan mencalonkan diri sebagai bupati selanjutnya pada Pilkada Serentak 2018. Salah satunya berada di Kabupaten Bandung Barat, di mana istri bupati Abu Bakar, Elin Suharliah, ikut menjadi bakal calon bupati mendatang.

 “Politik dinastik  bisa membangun keterbelakangan demokrasi. Makna membangun keterbelakangan itu apa? Jangan sampai berdalih kemajuan, tapi mengambil langkah mundur," kata Karim, Kamis (2/11).

Salah satu berkah demokrasi, Karim melanjutkan, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri dan adanya jaminan di dalam kesempatan.  Selain itu, kata Karim, politik dinasti juga mengganggu prinsip kesamaan di dalam kesempatan. "Sebab pada akhirnya akan ada main anggaran, akan ada main dengan organisasi, dan lain-lain," ujarnya.

Untuk diketahui, salah satu contoh kasus istri yang melanjutkan karir suaminya sebagai kepala daerah adalah Atty Suharti. Dia melanjutkan kepemimpinan suaminya sebagai wali kota Cimahi. Namun, di tengah perjalanan, saat menjabat sebagai wali kota periode 2012-2017, Atty dan suaminya, Itoc Tochija ditangkap oleh KPK karena korupsi pada akhir 2016 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika