Dari semua infrastruktur tersebut yang benar-benar terhubung dan akan menjadi andalan Meikarta adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung. Salah satu transit oriented development(TOD) atau stasiun besar kereta cepat, langsung menempel dengan Meikarta.
Masalahnya sejak dilakukan ‘ground breaking’ oleh Presiden Jokowi pada Januari 2016, sampai sekarang proyek yang menelan dana sampai Rp 75 trilyun, dan ditargetkan mulai operasi awal 2019 itu belum bergerak. Sementara Meikarta menjanjikan serah terima hunian pada Desember 2018.
Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan lalu lintas sepanjang jalur Jakarta-Cikampek, bila target awal mereka sebanyak 250 ribu apartemen sudah terbangun dan dihuni oleh 1 juta orang. Pemerintah saat ini tengah membangun Jakarta-Cikampek Elevated Highway untuk mengurai kemacetan dahsyat sepanjang jalur ini. Dengan bermukimnya 1 juta warga baru di Meikarta, akan membuat jalur ini benar-benar menjadi jalur neraka.
Soal ini pasti membuat galau ratusan ribu konsumen yang katanya sudah membeli apartemen di Meikarta. Sebagai troubleshooter Luhut kembali beraksi. Dia menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang semula direncanakan hanya sampai Bekasi, diperpanjang sampai Meikarta.
Pernyataan Luhut ini harus dilihat sebagai bahasa marketing, bukan bahasa seorang pejabat negara. Sampai saat ini pembangunan LRT Jabodetabek sedang mengalami persoalan pendanaan. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, DPR sudah menyetujui pengalihan dana penyertaan modal negara (PMN) PT KAI sebesar Rp 2 triliun dari pembangunan kereta api Sumatera ke LRT.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memprediksi proyek LRT akan mangkrak, karenanya dia menyarankan untuk ditunda. Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan mendengar banyak supplier proyek LRT yang belum dibayar.
Dengan kondisi proyek LRT terancam mangkrak, bagaimana mungkin Menko Luhut berpikir untuk memperpanjangnya sampai Meikarta?
Proyek Meikarta bila tidak ditangani dengan serius, bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi. Mereka akan dinilai sebagai pemerintahan yang disetir pengembang. Proyek ini juga bisa menjadi sumber ketegangan baru antara pemerintah pusat dengan Pemprov Jabar, dan simpul-simpul masyarakat madani (civil society) yang sejak awal menentangnya.
Mari kita tunggu aksi dari Menko Luhut berikutnya. Bisakah dia meredam perlawanan di Meikarta? Sementara sengkarut di pulau reklamasi Jakarta juga belum dimenangkannya.
* Hersubeno Arief, Jurnalis Senior
Ikuti Whatsapp Channel Republika
