REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali pada kepala daerah agar bisa membuka ruang seluas-luasnya untuk investasi. Pertumbuhan investasi menjadi stimulus daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, industri dan manufaktur menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan daerah dalam menarik investor menanamkan modal mereka. Selain melalui dana yang besar ketika berinvestasi, sektor ini juga bisa membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
"Berilah peluang sebanyak-banyaknya untuk dua ini. Investasi industri dan manufaktur, buka lebar-lebar," kata Joko Widodo dalam arahannya kepada Kepala Daerah di Istana Negara, Selasa (24/10).
Untuk memperbesar peluang masuknya investasi di dalam negeri, pemerintah daerah harus bisa mempermudah izin. Presiden mengatakan jangan lagi ada perizinan investasi yang menghabiskan waktu hingga berminggu-minggu. "Izin harus bisa dibuat semudah mungkin dan tidak berbelit," katanya.
Menurut Jokowi, masyarakat saat ini sangat membutuhkan pekerjaan di berbagai bidang. Lapangan kerja ini bisa timbul ketika ada industri-industri baru. Tentu saja industri ini dihasilkan bukan hanya karena dibangun oleh pemerintah, melainkan andil investor baik dalam maupun luar negeri.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomot 91 tahun 2017. Peraturan ini terkait dengan kemudahan perizinan bagi investor saat akan menanamkan modal mereka di dalam negeri. Dengan adanya peraturan tersebut, izin yang bisa dirampungkan dalam tiga jam melalui badan koordinasi penanaman modal (BKPM) pusat, seharusnya bisa lebih mudah dijalankan ketika di daerah. "Harus dibuat terobosan yang baru dan mempercepat pemerintah dalam melayani masyarakat," kata Jokowi.
Dia menjelaskan, dengan pertumbuhan investasi di sektor industri dan manufaktur, maka produk yang dihasilkan sumber daya alam (SDA) bisa diolah menjadi barang yang lebih memiliki nilai jual. Hasilnya produk olahan tersebut bisa diekspor dan kembali berdampak bagi pendapatan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika