REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masing-masing daerah bisa difokuskan. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Jokowi, selama ini pemerintah daerah (Pemda) masih banyak yang menggunakan pola-pola lama dalam membelanjakan APBD. Baik di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi polanya masih sama. Dia mengtakan, dana yang ada di daerah terlalu banyak dibagi ke masing-masing dinas. Hal ini membuat APBD tidak fokus untuk program yang bisa mensejahterakan rakyat.
"Jangan diecer, misal di sana (dinas) naik anggaran tujuh persen, di dinas ini juga. Nanti tidak ada barangnya (program yang selesai)," kata Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah, di Istana Negara Selasa (24/10).
Dia menyontohkan, ketika ada daerah yang mendapat dana satu triliun, dana ini langsung dibagi-bagi ke dinas. Ketika tahun berikutnya anggaran ini naik, anggaran tambahan tersebut kembali dibagikan semuanya ke dinas-dinas.
Kepala Daerah, lanjut Jokowi, harusnya bisa menentukan pagu anggaran yang akan dijalankan dalam setiap program. Selama ini pembagian anggaran dilakukan kepala dinas keuangan atau badan keuangan daerah (BKD). Padahal peran Kepala Daerah harus difungsikan lebih baik dan lebih kuat dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya.
"Harusnya yang menentukan ini gubernur, bupati, wali kota meminta infrastruktur bisa rampung. Saya minta 60 persen anggaran di sini. Itu baru tugasnya pemimpin. Bisalah asal kita niat baik," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar Pemda bisa memfokuskan anggaran untuk membangun infrastruktur. Ini sesuai dengan keinginan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah secara merata. "Jadi nanti saya ngecek sata kontrol lebih mudah," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika