REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Sebanyak 21 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ditempatkan di Bali. Ini pertama kalinya kampus praja tersebut menyebar lulusannya ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah terpencil dan perbatasan negara tanpa memandang daerah asal.
"Penempatan ini pertama kalinya. Mereka semua dirotasi, tidak ada yang kembali ke daerah asal," kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Rizari, Selasa (24/10).
Rizari mengatakan praja-praja lulusan IPDN sudah siap pakai. Mereka dilatih dengan biaya negara, sehingga harus siap ditempatkan di mana saja.
Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan IPDN yang ditempatkan di Bali sebanyak tiga orang ditempatkan di tingkat provinsi, sementara 18 orang lainnya disebar ke sembilan kabupaten dan kota yang ada di Pulau Dewata.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menyambut baik penyerahan 21 lulusan tersebut. Mereka akan menambahkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan inovatif.
"Harapannya mereka membawa pembaharuan dan kemajuan untuk pelayanan pemerintahan," kata Pastika.
Sistem penyebaran lulusan IPDN secara acak ini merupakan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo. Program Nawacita menitikberatkan pembangunan mulai dari wilayah perbatasan, sehingga tenaga aparatur profesional berperan membangun negara ini.
Sebanyak 35 persen lulusan IPDN disebar ke wilayah perbatasan, 50 persen di pemerintahan daerah, dan sisanya 15 persen di pemerintah pusat.
Agustus 2017, IPDN melantik 2.211 praja. Jumlah ini terdiri dari 1.799 praja program Diploma IV, 2.217 praja program Sarjana, 155 praja program Magister, 10 praja program Doktor, dan 30 praja program profesi kepamongprajaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika