REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gelaran Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2018 mendatang, akan dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat selaku tuan rumah sebagai ajang promosi wisata. Sumatra Barat memang sedang gencar-gencarnya memopulerkan destinasi wisata halal, sekaligus mengajak para investor untuk ikut mengembangkan potensi turisme yang ada.
Salah satu idenya, dengan mengundang sejumlah selebritas Ibu Kota untuk mengisi rangkaian acara HPN 2018. Tujuannya sederhana, agar selebriti yang diundang ikut mengunjungi beberapa destinasi wisata populer di Sumatra Barat dan mengunggah fotonya di akun pribadi miliknya. Jumlah pengikut akun medsos selebriti tersebut yang mencapai jutaan diharapkan memberikan imbas promosi yang besar.
Wacana yang mencuat belakangan, salah satu selebriti yang bakal diundang untuk memeriahkan HPN 2018 adalah pedangdut Ayu Tingting.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menyebutkan, sosok Ayu memiliki jumlah pengikut di media sosial hingga 23 juta akun. Diharapkan, diundangnya sosok-sosok terkenal seperti Ayu dan pesohor lainnya mampu ikut mempromosikan destinasi wisata di Sumatra Barat.
"Kalau dia (Ayu) diundang ke Mandeh, Gunung Padang, atau ke mana. Harapan kita sih, jangankan 23 juta, 500 ribu saja orang yang ikut posting kunjungan Ayu Tingting, bayangkan berapa kujungan ke Sumbar nantinya," ujar Nasrul, Selasa (24/10).
Namun nama Ayu Tingting masih sekadar wacana. Meski begitu, Nasrul mengaku mendukung panitia untuk mengundang selebriti yang banyak diidolakan masyarakat.
"Ya orang dagang kan, kita modali dulu. Nanti untungnya baru didapat masyarakat," ujar Nasrul.
Selain menarik sebanyak mungkin turis domestik dan asing, upaya juga dilakukan pemerintah untuk mengalirkan investasi ke Sumatra Barat. Terakhir, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajak puluhan calon investor potensial ke kawasan Mandeh di Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Mandeh yang diklaim sebagai Raja Ampat-nya Sumatra memang sedang dipromosikan besar-besaran.
Nasrul juga mengingatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatra Barat untuk membereskan penganggaran HPN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Artinya, Pemda hanya memiliki waktu satu bulan hingga akhir November 2017 untuk merampungkan penggodokan RAPBD 2018.
"Masing-masing kabupaten/kota harus bertanggung jawab untuk kelancaran HPN. Bukan hanya Pemprov, namun Pemkab, Pemkot, BUMD, BUMN, harus sama-sama sukseskan," kata Nasrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
