REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ingin meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. Ini tak hanya akan dilakukan di level gubernur, namun juga di seluruh jajaran pemprov.
"Koordinasi antara MUI dan pemprov akan kita tingkatkan. Jangan hanya di level gubernur tapi juga di bawahnya," ujar dia saat memberikan sambutan dalam sidang paripurna MUI DKI Jakarta di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
Anies mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan MUI DKI Jakarta untuk membicarakan beberapa agenda. Ia berharap keduanya akan dapat bekerja sama dengan lebih baik.
Kaderisasi merupakan salah satu hal yang disoroti Anies. Menurut dia, kaderisasi harus dilakukan secara serius dengan mempertahankan tradisi keulamaan yang sudah mengakar di Jakarta.
Ia juga memandang kegiatan agama sebagai pencerminan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Merujuk kepada sila tersebut, maka penyelenggaraan kegiatan agama hendaknya dipandang sebagai perintah konstitusi. Ini harus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di jajaran pemprov DKI.
"Sila satu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah soal agama. Aneh kalau pemerintah menjauhi kegiatan agama. Ini perintah konstitusi dan saya disumpah untuk menjalankan konstitusi," kata dia.
Anies juga akan melakukan koordinasi terkait pengaturan kegiatan yang saat ini dinilai masih belum jelas. Misalnya, koordinasi antara Islamic Center, Dewan Masjid Indonesia (DMI), MUI, dan lembaga agama lainnya.
Anies ingin Jakarta berkembang menjadi kota yang mencerminkan suasana dengan akhlak warga yang baik. Ini harus dibangun dari proses pendidikan dan sistem pendidikan yamg baik dan benar. "Tagline kami kemarin adalah Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya. Dalam hal ini adalah dilandasi iman dan taqwa," kata dia.
Sebagai satu-satunya pengurus MUI yang berada di wilayah ibu kota, Anies berharap MUI DKI Jakarta harus bisa menjadi contoh bagi pengurus di wilayah lain. Tak sekadar menjawab pertanyaan zaman, ia ingin pemprov DKI memberikan pencerahan agar umat dapat melampaui zaman.
Ia juga mengingatkan para ulama untuk tak sekadar memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum-hukum syariah, namun juga kecepatan dalam menjawab tantangan zaman. "Ibu kota harus jadi contoh. Di tempat lain tidak akan terbuka. Di Jakarta dunia abad 21 sudah hadir. Karena tersambung semua. Tidak ada kota di Indonesia yang tersambung semua seperti kita. Kita di ibu kota punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding tempat lain," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika