REPUBLIKA.CO.ID, MENTAWAI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar), akan membentuk 33 desa tangguh bencana untuk mengurangi risiko dan membentuk kemandirian dalam menghadapi bencana alam. Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet di Tuapejat, Senin (23/10), mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus menyiapkan hal-hal pendukung untuk membentuk desa tangguh bencana di daerah itu.
"Termasuk aturan hukum dan sarana pendukung untuk menciptakan desa tangguh bencana, ini menjadi perhatian kami," kata Yudas saat menghadiri seminar kebencanaan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mentawai.
Pembentukan 33 desa tangguh bencana yang tersebar di empat pulau besar di Mentawai, katanya, menjadi hal prioritas mengingat Mentawai menjadi salah satu daerah yang berpotensi gempa dan tsunami. Ia menjelaskan, desa tangguh bencana akan membentuk kemandirian masyarakat dalam menggorganisasi diri dalam menghadapi bencana, termasuk pemulihan pascabencana.
"Artinya desa tangguh bencana ini merupakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat," katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nurdin menyebutkan ada 13 parameter yang menjadi syarat minimal dalam pembentukan desa tangguh bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Ia menyebutkan ada tiga kategori desa tangguh bencana, yakni utama, madya, dan pratama.
Nurdin mengatakan, saat ini sudah ada beberapa desa yang memiliki kemandirian dalam menghadapi bencana, hal itu tentu bisa menjadi faktor pendukung klasifikasi desa tangguh bencana. Ia berharap pembentukan desa tangguh bencana mendapat dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya.
Seminar kebencanaan yang digelar BNPB merupakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati tujuh tahun tsunami Mentawai. Dalam seminar tersebut BPBD Mentawai mendatangkan peneliti gempa dari Pusat Gempa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika