REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini menilai, pelarangan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memasuki wilayah Amerika Serikat (AS) bisa jadi masalah diplomatik serius. Terlebih, kata dia, jika pemerintah AS tidak bisa menjelaskan secara jelas alasan dari pelarangan tersebut.

"Masalah jelas ada di pihak AS, meski Duta Besar AS sudah minta maaf, Pemerintah AS secara resmi harus menjelaskan seterang-terangnya apa masalahnya," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Senin (23/10)

Anggota Komisi I DPR-RI ini mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi, yang tidak menganggap masalah ini selesai dengan permintaan maaf, tapi meminta penjelasan resmi Pemerintah AS. Sikap Menlu, kata dia, sudah tepat. Terlebih alasan pemberitahuan bahwa Panglima tidak diizinkan masuk wilayah AS hanya disampaikan melalui pihak maskapai. "Jelas ini tidak profesional dan tidak proporsional dalam kerangka diplomasi dua negara," ujar dia.

Politikus PKS ini menegaskan bahwa Panglima TNI adalah pejabat penting negara dan beliau diundang resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS sebagai pejabat negara untuk acara kenegaraan. Menurut dia, ada etika dan kepatutan diplomatik yang dilanggar dalam hal ini karena menyangkut wibawa dan marwah negara. Untuk itu, Jazuli berharap agar pemerintah AS memberi penjelasan resmi agar insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik dua negara yang terjalin dengan baik.

Sebelumnya, terjadi pelarangan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk masuk Amerika Serikat (AS). Saat itu, Panglima TNI sudah mengantongi Visa AS dan akan bertolak ke AS atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS. Panglima TNI berencana untuk menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.

Ikuti Whatsapp Channel Republika