REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah kembali menggelar rapat lanjutan dengan Keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Rapat ini terkait pengelolaan sejumlah bangunan keraton.
Dalam rapat yang berlangsung di Sasana Andrawina pada Jumat (20/10) sore, pemerintah memetakan 52 kawasan keraton yang siap dikelola oleh pemerintah. “Pemerintah siap untuk mengelola itu sebagai kawasan cagar budaya,” kata tutur Juru Bicara Keraton, Ferry Firman Nurwahyu. Pemerintah, lanjutnya, meminta Pakubuwana XIII untuk menentukan kawasan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki.
Sekalipun sudah dipetakan, Ferry mengatakan pihak keraton belum menyetujui seluruh kawasan yang dipetakan. Menurutnya, Pakubuwana XIII masih mempertimbangkannya. "Kami masih akan membahas ini, nanti Sinuhun yang memutuskan jadi belum final," katanya.
Setelah keraton memutuskan kawasan yang dapat dikelola pemerintah, lanjut Ferry, kawasan-kawasan tersebut akan diperbaiki secara bertahap, dengan dana dari anggaran pendampingan.
Keputusan keraton terkait kawasan yang dapat dikelola pemerintah akan diumumkan pada pertemuan selanjutnya, yang direncanakan pada akhir Oktober 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
