REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pemkot Cirebon menggratiskan biaya uji KIR, pengawasan dan izin trayek bagi angkot konvensional. Ini merupakan bagian dari kesepakatan ikrar damai antara transportasi online dan konvensional. Kebijakan itu pun tak membuat Pemkot Cirebon menjadi bangkrut. "Uji KIR tetap dijalankan, tapi gratis," ujar Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Ujianto W Utomo, Kamis(19/10).

Ujianto menjelaskan, dalam Perda No5 Tahun 2012  tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa wali kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Adapun tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi itu diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota.

Sementara itu, Asisten Bidang (Asda) Adminsitrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agus Mulyadi, mengingatkan Dishub untuk segera mengajukan permohonan penyusunan perwali sekaligus rancangan drafnya. "Kalau pengajuan dan rancangan draf sudah disampaikan kepada wali kota, proses penyusunan paling hanya dua minggu atau selambat-lambatnya satu bulan untuk menjadi perwali," kata Agus.

Terpisah, Wali kota Cirebon, Nasrudin Azis mengungkapkan, pembebasan biaya uji KIR, pengawasan dan izin trayek bagi angkot konvensional tidak akan membuat Kota Cirebon menjadi bangkrut. "Ini adalah konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat," tutur Azis.

Azis menegaskan, kepentingan masyarakat dan kondusivitas daerah jauh lebih penting dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. Dia menyatakan, Pemkot Cirebon masih bisa menggenjot PAD dari sektor lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika