REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ikatan Alumni ITB menyayangkan ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pencabutan moratorium reklamasi sudah melalui kajian yang dilakukan Alumni ITB yang diketuai oleh Ridwan Djamaluddin. Ridwan saat ini menjabat sebagai Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim.
Perwakilan Ikatan Alumni ITB Muslim Armas mengatakan, kajian tersebut memang sudah dilakukan sejak lama yaitu pada 2016, namun hasil dari kajian tersebut menolak dilanjutkannya reklamasi.
"Itu tidak benar, (hasil) Kajian bukan malah dilanjutkan, tapi dihentikan (proses reklamasi) dan tidak dipublikasikan secara resmi ke media massa," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (19/10).
Sebagai perwakilan dari Ikatan Alumni ITB, Muslim menegaskan, seluruh Ikatan Alumni sudah menolak proses reklamasi sejak awal. "Kita semua mengkaji secara komprehensif, hukumnya saja sudah banyak dilanggar, kenapa bangunan bisa berdiri tanpa adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan)," katanya.
"Apakah pemerintah mengeluarkan surat (selain IMB) atau memo, sehingga bangunan itu bisa dibangun tanpa IMB?"
Menurut Muslim, jika pemerintah ingin memperbaiki daya dukung lingkungan Jakarta, jalannya bukan reklamasi. Justru ia mengatakan bahwa sekarang reklamasi terlalu dipaksakan dan belum tentu membawa manfaat bagi Jakarta.
Ia menambahkan, harus ada transparansi dari pemerintah. "Jika memang ada kajian lain yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya ada transparansi agar kita bisa bedah satu per satu, apakah hal tersebut benar untuk dapat dilanjutkan," terangnya.
Baca juga, Ini Alasan Luhut Cabut Moratorium Reklamasi.
Muslim mengatakan 90 persen Ikatan Alumni ITB sepakat menolak reklamasi Teluk Jakarta. Penolakan yang dilontarkan oleh Ikatan Alumni ITB merupakan hasil diskusi internal dari berbagai pakar ITB. "Di situ ada teknologi sipil, teknologi lingkungan dan lainnya, jadi (kita) paham betul konsekuensi dari reklamasi tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika