REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama para Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara, Haris Yuliana, dan Ade Barkah Surachman menandatangani bersama nota kesepakatam bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.
Menurut Aher, KUA PPAS APBD Perubahan TA 2017 ini menjadi acuan anggaran yang akan tertuang dalam APBD Perubahan TA 2017. Dalam anggaran perubahan, ada sejumlah hal atau program yang harus segera diselesaikan.
Aher mengatakan, ada sejumlah kegiatan atau program yang menjadi prioritas, dan diantaranya merupakan proyek nasional. Seperti kegiatan pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, serta akses jalan tol dan non tol menuju BIJB yang masih tertunda. Hal tersebut, karena kesepakatan dari berbagai pihak tetang pembebasan lahan yang baru diselesaikan melalui rapat gabungan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beberapa waktu lalu.
Selain itu, menurut Aher, ada juga kegiatan pembebasan lahan TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legok Nangka dan daerah irigasi Caringin. Kemudian, ada juga pembebasan akses nontol sepanjang 1,8 kilometer.
"Proyek yang lainnya, ada juga peningkatan dan pelebaran Jalan Kadipaten Jatibarang untuk mendukung BIJB," ujar Aher, Rabu (18/10).
Kegiatan lainnya, kata dia, berupa pembangunan jalan akses menuju Masjid Raya Jawa Barat, bantuan keuangan untuk relokasi Bendungan Kuningan, bantuan untuk pendampingan dan pelatihan Program Keluarga harapan (PKH), honorarium penyuluh dan juga guru, serta tenaga kependidikan Non-PNS.
"Kemudian Bantuan hibah terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Itu yang paling pokok dan tentu hal-hal lain yang relatif anggarannya lebih kecil dan cukup rinci," kata Aher.
Aher mengatakan usai penandatanganan KUA PPAS tersebut pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD TA 2017 di hadapan sidang Paripurna DPRD Jawa Barat. Ia sangat berharap dan meminta pada dewan agar Perubahan APBD ini selesai sebelum APBD murni 2018.
"Karena sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan sesuai dengan kepentingan mendesak untuk segera melakukan penyerapan anggaran bagi anggaran-anggaran yang tadi disebutkan di atas," kata Aher.
Ikuti Whatsapp Channel Republika