REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya sedang melakukan rekonsiliasi pengungsi dan status Gunung Agung saat ini. Gunung suci umat Hindu Bali tersebut sudah memasuki bulan kedua berstatus awas atau level empat sejak 22 September lalu.
"Sekarang waktunya rekonsiliasi pengungsi, mengaktifkan lagi fungsi pemerintah daerah di Karangasem, dan kita akan rekalkulasi kembali kemungkinan status Gunung Agung," kata Pastika dijumpai di Kuta, Rabu (18/10).
Mantan Kapolda Bali ini menyebut pendataan melalui kartu pengungsi sudah mencapai 90 persen. Pemantauan aktivitas Gunung Agung terus dilakukan dan dilaporkan setiap enam jam. Seluruh informasi dan pernyataan terkait Gunung Agung saat ini berasal dari satu pintu, yaitu Gubernur Bali. Ini juga dilakukan demi menangkal sebaran berita hoaks di berbagai lini masa.
Pastika mengatakan status awas Gunung Agung akan direkalkulasi jika memungkinkan untuk diturunkan. Masalah utama yang akan dihadapi pemerintah daerah dengan perpanjangan status adalah problem logistik, kesehatan pengungsi, dan ekonomi.
Kebutuhan beras untuk pengungsi Gunung Agung mencapai 50 ton per hari. Cadangan beras Bali, kata Pastika terbatas, yaitu 100 ton milik masing-masing kabupaten dan kota, serta 200 ton milik provinsi.
"Kebutuhan beras saat ini masih cukup karena banyak bantuan dari masyarakat. Jika habis, kita ajukan bantuan dari pusat," ujarnya.
Masalah kesehatan pengungsi juga menjadi perhatian sebab kehidupan di pengungsian cenderung membuat warga stres. Pemerintah daerah berupaya supaya warga tetap sehat dan tidak bosan di pengungsian dengan mengajak mereka melakukan sejumlah aktivitas yang bersifat produktif.
Masalah ekonomi selain kredit macet adalah mangkraknya pembangunan infrastruktur di daerah, seperti gedung-gedung milik pemerintah daerah dan swasta. Hingga 17 Oktober 2017, pukul 18.00 WITA, jumlah pengungsi Gunung Agung mencapai 136.332 jiwa yang tersebar di 396 titik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika