Proaktifnya Mesir dalam memediasi proses rekonsiliasi ini oleh beberapa kalangan disebut karena ada agenda untuk mendorong salah satu tokoh Fatah yang memiliki kedekataan dengan Israel dan AS, Mohammed Dahlan yang saat ini tinggal di UAE sebagai kandidat kuat pengganti Abbas yang semakin tidak populer di Palestina. Hal ini sebagai upaya menjaga peluang pemerintahan Palestina tetap dipegang kubu Fatah dan juga sebagai perimbangan terhadap kedekatan Qatar ke Hamas selama ini.
Meski demikian, motif kemanusiaan yang lebih menguat inilah yang menurut hemat penulis mampu mendorong proses rekonsiliasi Hamas-Fatah saat ini bisa berjalan dengan lebih mulus dibanding proses sebelumnya. Isu-isu politik yang disepakati sejauh ini juga masih menghindari isu sensitif, seperti terkait dengan batas wilayah Palestina, pengaturan pasukan keamanan yang dimiliki kedua belah pihak hingga persoalan teknis pemilu. Maka, dalam hal ini, rekonsiliasi yang sudah disepakati akan mendapatkan ujian nyata saat membahas isu-isu politik yang lebih sensitif.
Upaya merawat rekonsiliasi
Momentum rekonsiliasi yang baru saja terwujud antara Hamas dan Fatah perlu segera diikuti dengan agenda-agenda konkret yang mampu menguatkan kesepakatan yang telah tercapai dengan memberikan solusi beberapa persoalan pragmatis yang dihadapi Palestina saat ini. Persoalan itu, seperti kebutuhan anggaran untuk menggaji pegawai pemerintah, pasokan listrik dan air minum, dibukanya pintu perbatasan Rafah.
Indonesia sebagai salah satu motor penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina yang digelar pada 2016 di Jakarta perlu mendorong keaktifan OKI untuk mengamankan dan mendukung tindak lanjut kesepakatan antara Hamas dan Fatah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat skema bantuan keuangan dan kemanusiaan untuk Palestina serta membuat tim khusus untuk ikut memantau pelaksanaan rekonsiliasi.
Hal ini perlu dilakukan mengingat Mesir sebagai mediator yang sukses kali ini tentu membutuhkan dukungan negara-negara lain untuk mewujudkan berbagai kesepakatan yang telah dicapai. Pemerintah Indonesia secara khusus dapat meminta untuk digelar kembali pertemuan OKI dengan agenda tindak lanjut rekonsiliasi.
Dukungan negara-negara OKI ini sangat penting dilakukan, mengingat kesepakatan rekonsiliasi rentan untuk gagal di tengah jalan. Israel sebagai kekuatan besar di wilayah Palestina, melalui PM Netanyahu telah mengeluarkan kecaman terhadap rekonsiliasi yang dianggap akan menyulitkan proses perdamaian.
Israel tentu akan lebih nyaman dengan perpecahan di Palestina karena hal ini akan lebih memuluskan hegemoni Tel Aviv atas tanah di Palestina. Oleh sebab itu, sangat mungkin upaya penggagalan terhadap rekonsilisasi ini akan dilancarkan pihak Israel.
Tentu kita berharap rekonsiliasi Hamas dan Fatah saat ini akan terus berjalan dengan baik dan mampu mendorong proses rekonsiliasi politik yang lebih luas. Kenegarawanan para pemimpin Hamas dan Fatah dengan mengedepankan kepentingan kemanusiaan diharapkan mampu tetap terjaga di tengah berbagai kepentingan politik yang ada. Kemerdekaan dan perdamaian di Palestina barangkali masih membutuhkan waktu yang lebih lama, babak baru persatuan Palestina kita harapkan mampu mempercepat perwujudannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
