REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah tol laut. Janji kampanye Jokowi untuk membangun tol laut, kata dia, justru berubah di tengah jalan menjadi tol darat.
"Tol laut saya kira kemudian ketinggalan pembangunannya, bahkan seperti terabaikan dari janji-janjinya. Tol darat itu sesuatu yang tidak pernah dijanjikan oleh pak Jokowi pada saat kampanye," ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara II, Selasa (17/10).
Selama tiga tahun, lanjut dia, ada beberapa pembangunan yang mencoba dilakukan oleh Jokowi. Pembangunan juga difokuskan pada pebangunan infrastruktur tol darat dinilai peralihan dari tol laut janji kampanye Jokowi.
Anggota Komisi I DPR-RI ini juga menilai, janji kampanye tol laut justru cenderung diabaikan. Menurut Muzani, hal tersebut karena tol laut dinilai membutuhkan waktu yang sangat panjang dan memberikan efek ekonomi yang tidak langsung. "itu sebabnya kemudian, sekarang ini apa yang dilakukan Pak Jokowi, tol laut tidak dilakukan," jelas dia.
Hal tersebut, kata dia, justru tidak terlihat membangun ekonomi Indonesia secara positif. Melainkan, kata dia, pembangunan jalan, dan infrastruktur yang dibangun menjadi masalah baru.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menilai dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah, terutama infrastruktur telah dilakukan secara terintegrasi. "Yang paling penting bagi saya itu satu, dalam pengambilan keputusan, pemerintahan Jokowi-JK saya lihat terintegrasi, paling tidak di bidang saya," katanya dalam coffee morning bersama wartawan di Jakarta, Selasa.
Luhut menjelaskan, bahwa terintegrasi dalam konteks tersebut artinya semua kementerian dan lembaga terkait sama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah hingga tuntas. Kendati demikian, Luhut mengaku capaian yang ada saat ini memang belum bisa disebut memuaskan. Hal itu, menurut dia, wajar karena target belum semua terselesaikan lantaran masih melewati setengah jalan.
Ia menyebutkan dua hal yang akan terus fokus dilakukan pemerintah di antaranya adalah pembangunan infrastruktur yang baru akan terlihat setelah tiga tahun ke depan. Fous lainnya adalah dana desa yang digulirkan pemerintah untuk mmbantu mengurangi kemiskinan. "Yang belum memuaskan itu yang harus kita benahi. Masih banyak penyelesaian masalah, seperti dana desa misalnya, belum semuanya baik. Kami berharap tahun depan bisa lebih baik dari sekarang," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi merasakan mulai melihat sejumlah proyek infrastruktur mulai mendekati rampung bahkan, keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya dia yakini sudah akan mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target.
"Ya, kalau melihat, kalau melihat sisi kayak infrastruktur, itu ,ya, sudah mendekati ke-60 (persen) nanti akan kelihatan, ya, akhir tahun ini berapa jalan yang sudah selesai atau paling kelihatan sekali, ya, tahun depan akan kelihatan sekali," kata mantan Gubernur DKI tersebut.
Pada tahun ini sebagai tahun percepatan, Presiden mengatakan, bahwa proses yang telah berjalan sejatinya untuk mengubah paradigma pembangunan yang semula cenderung Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.
Ia mencontohkan proyek infrastruktur yang tersebar banyak di berbagai daerah misalnya di Kalimantan ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain.
Presiden Jokowi meyakini proyek-proyek itu baru akan terlihat dan dirasakan hasilnya, terutama pada tahun depan yang sekaligus berarti pemerataan pembangunan mulai terjadi. "Kelihatan sekali akan tahun depan artinya pemerataan pembangunan akan mulai kelihatan, mungkin tahun depan, ya, 80 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika