REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Terpilih Ikatan Dokter Indonesia (IDI), DR Daeng Muhammad Faqih, menyarankan, pemerintah sebaiknya mengeluarkan insentif untuk mempermudah industri obat dalam negeri dapat bersaing di pasar obat di Indonesia. Hal ini mengingat begitu besarnya volume bisnis dan kebutuhan obat di Indonesia.

Menurutnya, dalam satu tahun, volume bisnis obat di Indonesia mencapai Rp 70 triliun. Angka ini pun belum termasuk volume bisnis obat di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang disebut-sebut memiliki nilai mencapai Rp 10 triliun. ''Kalau bisa, produksi nasional yang menguasai (pasar obat nasional). Bagaimana caranya? Pemerintah harus keluarkan insentif untuk mempermudah. Kalau kesulitan bahan, dibantu, Kalau produksinya terlalu mahal, bisa dibantu supaya lebih murah,'' kata DR Daeng saat mengunjungi salah satu pabrik obat generik di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Salah satu kebijakan insentif tersebut, lanjut Daeng, dapat berupa pengurangan pajak, baik berupa bahan baku maupun untuk pajak obat. Menurut Daeng, pajak obat di beberapa negara, termasuk negara-negara di Asean, sudah cukup murah. Terlebih, terhadap perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obat generik. ''Barangkali, bisa obat itu pajaknya nol persen, atau diturunkan serendah-rendahnya. Jangan disamakan dengan barang mewah, misalnya. Itu mungkin bisa membantu,'' tuturnya.

Tidak hanya itu, dengan bantuan insentif dari pemerintah, produsen-produsen obat di dalam negeri diharapkan bisa bersaing dengan produsen obat dari luar negeri. Selain pajak obat, lanjut Daeng, pemerintah juga bisa membantu dengan memberikan insentif terhadap pajak impor bahan baku obat. ''Pajak impor untuk bahan baku obat mungkin bisa dikurangi, jangan sampai terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, nanti malah (produsen obat dalam negeri) tidak bisa bersaing,'' ujar mantan Sekretaris Jenderal IDI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika