REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan akhir pekan ini. Acara pengumuman pasangan calon akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri.
“Beliau akan langsung mengumumkan nama-nama pasangan calon untuk pilkada di kedua provinsi tersebut. Acara akan digelar pada hari Minggu, 15 Oktober pukul 09.30 WIB di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat,” papar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya.
Hasto menjelaskan, pasangan calon untuk pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dipilih diumumkan pada kesempatan pertama. Hal ini selain mencerminkan ke-Indonesia-an, juga menggambarkan posisi politik PDI Perjuangan yang menempatkan semua daerah sama, setara, dan memiliki arti penting sebagai pembentuk wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke.
“Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditempatkan sebagai satu kesatuan kepemimpinan yang solid, teruji, dan berpengalaman, suatu kepemimpinan yang menyatukan," kata dia.
PDI Perjuangan, lanjut Hasto, juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang menempatkan rakyat sebagai sumber inspirasi, kepemimpinan yang tidak hanya menyelesaikan masalah rakyat, namun juga meletakkan masa depan yang lebih baik hingga terciptalah suatu susunan masyarakat yang bahagia lahir dan batin, dan memiliki daya juang demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan.
Ditambahkannya, pemimpin yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan ambisi pribadi sangat sulit mendapat tempat di PDI Perjuangan. Kepada mereka yang telah diputuskan dicalonkan, dan berasal dari internal Partai, unsur tokoh masyarakat, pegawai negeri sipil, maupun swasta, akan mengikuti Sekolah Para Calon Kepala Daerah.
“Diharapkan dengan ikut Sekolah Para Calon Kepala Daerah agar memahami strategi pemenangan pemilu dengan semangat gotong royong. Mereka juga harus memahami tatanan pemerintahan yang baik, yang memromosikan pemerintahan yang efektif, anti korupsi, e-government, maupun memerkuat watak pemerintahan yang membangun peradaban dengan rakyat sebagai titik sentral orientasi kebijakan,” pungkas Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika